Iqbal Hasanuddin

Memahami Islam Politik Kontemporer

Posted by iqbalhasanuddin pada Agustus 20, 2011

“Peaceful Islamist Mobilization in the Muslim World” adalah sebuah buku yang  berupaya memberikan gambaran komprehensif ihwal dinamika gerakan Islamis atau Islam politik dalam konteks ruang dan waktu yang berbeda-beda. Meskipun banyak mengulas kasus Indonesia, buku ini juga mencoba melakukan kajian perbandingan dengan kasus-kasus di negara-negara Muslim lainnya, terutama Malaysia dan Turki.

Buku yang ditulis oleh Julie Chernov Hwang  ini menyoroti variasi mobilisasi yang ada dalam gerakan Islam politik guna mencapai tujuannya menciptakan masyarakat dan negara yang Islami. Di satu sisi, ada gerakan Islamis yang melakukan mobilisasi kekerasan, sementara di lain sisi ada juga yang lebih memilih menggunakan mobilisasi damai dalam pencapaian tujuan tersebut.

Pertanyaannya adalah kenapa variasi semacam ini muncul? Jawabanya: Negara. Dalam hal ini, negara memiliki peran yang signifikan dalam menentukan apakah gerakan Islamis memilih cara-cara damai atau malah kekerasan. Ada negara yang mampu mendorong kelompok-kelompok Islamis untuk memakai strategi-strategi damai, sementara negara-negara lainnya justru gagal. Pada titik ini, Julie Chernov menyebut tiga variable utama yang menentukan pada bagaimana suatu negara mempengaruhi strategi-strategi mobilisasi gerakan Islamis.

Pertama, adanya ruang bagi partisipasi politik. Keterbukaan politik tentunya akan memberikan stimulus bagi gerakan Islamis untuk berpartisipasi di dalam sistem dan institusi-institusi politik demokratis yang ada, mulai dari melakukan demostrasi, membentuk partai politik dan bertarung dalam pemilihan umum, hingga mengisi posisi-posisi penting di pemerintahan dan lembaga legislatif.

Kaum Islamis percaya bahwa strategi damai melalui partisipasi politik semacam ini lebih menjamin tercapainya tujuan untuk mengislamkan masyarakat dan negara ketimbang menggunakan cara-cara kekerasan seperti melakukan pemboman atau perusakan tempat-tempat hiburan.

Kedua, penegakan hukum dan ketertiban. Bagi sebagian kalangan Islamis, demokrasi saja tidak cukup. Demokrasi tidak lantas mendorong terciptanya masyarakat yang Islami. Karenanya, mereka tergerak untuk turun ke jalan guna memberantas berbagai kemaksiatan. Bahkan, bagi sebagian kelompok Islamis lainnya, demokrasi sendiri dipandang bertentangan dengan Islam. Karenanya, demokrasi bukan pilihan.

Pemahaman seperti ini cenderung mendorong mereka untuk melakukan mobilisasi di luar sistem dan bisa jadi malahan berusaha menghancurkan sistem melalui cara apapun, termasuk melalui kekerasan. Dalam kondisi seperti ini, kemampuan negara dalam menjamin tegaknya hukum dan ketertiban sangat dibutuhkan agar tidak ada ruang bagi kalangan Islamis untuk menggunakan cara-cara kekerasan.

Ketiga, pendidikan dan layanan sosial yang memadai. Melalui variabel ini, warga negara akan melihat keberadaan secara positif. Akibatnya, negara memperoleh legitimasi. Selain itu, ketersediaan pendidikan dan layanan-layanan sosial lainnya akan mampu mengikis daya tarik gerakan Islamis radikal di kalangan masyarakat luas. Karenanya, gerakan Islam radikal akan mengalami kesulitan dalam mencari basis pendukung.

Jika dibuat kombinasi antara variabel partisipasi, yakni keterbukaan politik di satu sisi, serta variabel efektivitas, yakni kemampuan negara dalam menjamin keamanan dan ketertiban, serta pendidikan dan layanan-layanan sosial lainnya di sisi yang lain, maka akan muncul konfigurasi struktur institusional negara sebagai berikut.

Pertama, negara partisipatoris-efektif yang mampu menyediakan ruang partisipasi politik bagi kaum Islamis maupun jaminan hukum dan keamanan serta pendidikan dan layanan sosial lainnya. Malaysia termasuk ke dalam kategori ini. Sebagai negara partisipatoris-efektif, Malaysia berhasil mendorong kalangan Islamis untuk mengambil strategi mobilisasi damai dalam mencapai tujuan-tujuannya, yakni dengan membentuk Partai Islam se-Malaysia (PAS).

Sejak 2000, Turki juga masuk ke dalam kategori negara partisipatoris-efektif setelah pada 1999 mampu menyelesaikan masalah jaminan hukum dan keamanan. Di Turki, kalangan Islamis terlibat dalam sistem politik demokratis melalui Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP) yang kemudian memegang kendali pemerintahan Turki sejak 1999.

Kedua, negara otoriter-efektif yang tidak menyediakan ruang bagi partisipasi politik, namun memberikan jaminan hukum dan keamanan serta pendidikan dan layanan sosial lainnya. Indonesia zaman Orde Baru termasuk ke dalam kategori ini. Pada masa ini, kalangan Islamis yang mengalami marjinalisasi memilih untuk masuk ke bawah tanah. Kekerasan memang tidak terjadi dalam intensitas yang tinggi, tapi selalu ada. Belakangan, kekerasan ini mengalami ledakan keras ketika rezim otoriter tumbang pada 1998.

Ketiga, negara partisipatoris-inefektif yang menyediakan ruang bagi partisipasi politik, namun tidak memberikan jaminan hukum dan keamanan serta pendidikan dan layanan sosial lainnya. Indonesia di era Reformasi adalah contoh kategori ini. Keterbukaan politik sebagai konsekuensi gerakan reformasi memberikan ruang bagi kalangan Islamis untuk masuk ke dalam sistem melalui pembentukan partai politik dan jenis-jenis partisipasi lainnya. Mereka misalnya membentuk Partai Keadilan (PK) dan Partai Bulan Bintang (PBB).

Namun demikian, reformasi juga ditandai oleh terkikisnya kemampuan negara dalam memberikan jaminan hukum dan keamanan serta pendidikan dan layanan sosial lainnya. Akibatnya, sebagian kalangan Islamis memanfaatkan situasi ini demi kepentingannya sendiri dengan berbagai cara, termasuk di dalamnya mobilisasi kekerasan.

Di Ambon dan Poso misalnya, kalangan Islamis menabuh genderang perang melawan kelompok Kristen. Di Bali dan Jakarta, mereka melakukan pemboman. Sebagian dari kalangan ini juga melancarkan kekerasan jalanan melalui razia tempat-tempat hiburan di Jakarta.

Julie Chernov Hwang menyebutkan bahwa kondisi Indonesia mulai membaik sejak kepemimpinan Presiden SBY. Pada masa-masa ini, Indonesia tampak sedang berupaya bergerak dari posisi negara partisipatoris-inefektif menuju negara partisipatoris-efektif. Tentu saja, pada akhirnya waktu akan menunjukan apakah upaya ini berhasil atau tidak.

Terakhir, perlu dikatakan bahwa buku ini memberikan pesan yang cukup jelas. Untuk menghindari mobilisasi kekerasan oleh gerakan Islamis, selain menjamin hukum, ketertiban dan kesejahteraan sosial, negara sejatinya harus menyerap kalangan Islamis ke dalam sistem politik demokratis. Melalui partisipasi demokratis ini, gerakan Islamis akan mengalami moderasi karena harus berjuang untuk mencari dukungan massa dalam pemilihan umum. Pada gilirannya, demokrasi tidak saja mampu mencegah kekerasan, tapi juga mendorong lahir dan tumbuhnya para Muslim demokrat.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: