Iqbal Hasanuddin

Membayangkan Kembali Indonesia dalam Semangat Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928

Posted by iqbalhasanuddin pada Juli 29, 2010

28 Oktober 1928 adalah hari yang sangat bersejarah bagi bangsa Indonesia dan dirayakan sebagai hari Sumpah Pemuda. Peristiwa Sumpah Pemuda ini dipahami sebagai ungkapan simbolik dari—meminjam istilah Ernest Renan—“le desir de’etre ensemble” atau “kehendak untuk bersatu,” yakni: bertanah air satu, berbangsa satu dan menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. “Kehendak untuk bersatu” yang terpatri dalam Sumpah Pemuda ini juga menyiratkan kesadaran bahwa kelahiran “bangsa Indonesia” tidaklah didasarkan atas unsur-unsur primordial (seperti cita-cita “Jerman Raya” yang didasarkan oleh kesatuan bahasa dan budaya), melainkan dorongan rasional yang bersifat civic dan politik. Dengan kata lain, meskipun secara etno-kultural beragam, namun bangsa Indonesia tetap satu secara civic dan politik (bhineka tunggal ika).

Memang, setelah mendapatkan momentum yang tepat menjelang berakhirnya Perang Dunia II yang ditandai dengan kekalahan Jepang dari Sekutu, “kehendak untuk bersatu” yang menjadi semangat Sumpah Pemuda, berhasil membawa Indonesia lepas dari kolonialisme dan menjadi sebuah negara merdeka, negara-bangsa Indonesia, melalui Proklamasi Kemerdekaan yang dibacakan oleh Sukarno-Hatta pada 17 Agustus 1945. Namun demikian, sebagaimana dikemukakan Clifford Geertz, kemerdekaan nasional ternyata menstimulus munculnya kembali sentimen-sentimen etno-religius karena kemerdekaan juga ternyata memperkenalkan “hadiah baru yang sangat berharga,” yaitu: kontrol atas negara. Bahkan, sentimen-sentimen etno-religius tersebut belakangan mengeras menjadi semacam politik identitas yang tidak jarang mengarah kepada kekerasan berdarah: kekerasan anti-Cina di beberapa kota, konflik entis antara Dayak dan Madura di Kalimantan, konflik keagamaan di Maluku, kekerasan kepada kelompok Ahmadiyyah, dan banyak kasus lainnya. Politik identitas tersebut juga terwujud dalam bentuk gerakan Islam fundamantalis yang ingin menjadikan Islam sebagai dasar negara dan Islam radikal yang belakangan terlibat dalam kegiatan terorisme, selain juga gerakan separatisme yang ingin memisahkan diri dari tatanan politis negara Indonesia.

Sumpah Pemuda 1928: “Membayangkan Indonesia”

Apakah Indonesia itu? Dalam tilikan Geertz, apa yang terkandung di balik kata Indonesia sedemikian kompleksnya sehingga sulit untuk menggambarkan anatominya secara tepat. Indonesia bukan saja multietnis (Jawa, Batak, Bugis, Aceh, Flores, Bali, dan seterusnya), tetapi juga perpaduan dari berbagai arus pengaruh multimental (India, Cina, Belanda, Portugis, Hindu, Budha, Konfusian, Islam, Kristen, kapitalis, dan seterusnya). Menurut Geertz, “Indonesia adalah sejumlah ‘bangsa’ dengan ukuran, makna dan karakter yang berbeda-beda yang melalui sebuah narasi agung yang bersifat historis, ideologis, religius, atau semacam itu disambung-sambung menjadi sebuah struktur ekonomis dan politis bersama.”

Untuk memahami apa yang dimaksud Geertz di atas, kita perlu sedikit membuat perbandingan antara konsep kebangsaan yang ada di balik kata Indonesia dengan konsep kebangsaan di Eropa. Dalam kasus Eropa, meski tidak semua, kemunculan gagasan kebangsaan dan gerakan nasionalisme biasanya dihubungkan dengan kemunculan bahasa-bahasa ibu sebagai wahana komunikasi resmi yang menggantikan peran bahasa Latin pada masa-masa sebelumnya. Dengan kata lain, konsep kebangsaan di Eropa diikat oleh kesatuan bahasa dan budaya. Misalnya, bangsa Jerman adalah mereka hidup dan besar dalam kebudayaaan Jerman, serta berbicara dalam bahasa Jerman. Begitu pula yang dimaksud dengan bangsa Francis, Inggris dan sebagainya. Jika hal ini yang menjadi standarnya, maka di wilayah yang sekarang disebut sebagai Indonesia, dari Sabang sampai Marauke, terdapat ribuan bangsa, sebanyak jumlah bahasa ibu yang digunakan dalam proses komunikasi sehari-hari: Aceh, Batak, Minang, Melayu, Sunda, Jawa, Dayak, Bali, Makassar, Mandar, Bugis, dan seterusnya.

Dalam konteks ini, padangan Geertz tentang apa itu Indonesia sejalan dengan konsep dan definisi bangsa yang dibuat oleh Ben Anderson.Menurut Ben Anderson:

Bangsa atau nasion adalah komunitas politis dan dibayangkan sebagai sesuatu yang bersifat terbatas secara inheren sekaligus berkedaulatan. Bangsa adalah sesuatu yang terbayang karena para anggota bangsa terkecil sekali pun tidak bakal tahu dan takkan kenal sebagian besar anggota lain, tidak akan bertatap muka dengan mereka itu, bahkan mungkin tidak pula pernah mendengar tentang mereka.” “bangsa dibayangkan sebagai sesuatu yang pada hakikatnya bersifat terbatas karena bahkan bangsa-bangsa paling besar pun, yang anggotanya mungkin semilyaran manusia, memiliki garis-garis perbatasan yang pasti meski elastis. Di luar perbatasan itu adalah bangsa-bangsa lain. Bangsa dibayangkan berdaulat lantaran konsep itu lahir dalam kurun waktu di mana Pencerahan dan Revolusi memporak-porandakan legitrimasi ranah dinasti berjenjang berkat pentahbisan oleh Tuhan sendiri.
Lantas, bagaimanakah konserpsi Indonesia bisa muncul di atas sedemikian beragamnya bahasa dan asal-usul etnis? Konteks kultural dan situasi intelektual seperti apa yang memungkinkan munculnya gagasan nasionalisme tersebut? Tentu saja, pertanyaan semacam ini akan sulit dijawab jika kita memahami konsep kebangsaan secara sempit, yakni konsep kebangsaan yang proses pembentukan dan tali pengikatnya didasarkan pada kesamaan bahasa dan budaya (etno-kultural).

Tentang kemunculan nasionalisme Indonesia ini, berbagai teori sebenarnya telah banyak dikemukakan oleh para ahli. Di antara teori-teori tersebut, salah satu yang paling terkenal di antaranya adalah teori “paradoks internal dalam kolonialisme” yang dikemukakan oleh George McT Kahin. Menurut Kahin, gerakan nasionalisme di Hindia-Belanda justeru lahir dari keinginan pemerintah kolonial melanggengkan kekuasaannya. Melalui berbagai program ‘politik etis’, pemerintah kolonial bermaksud untuk memperbaiki taraf hidup masyarakat jajahan, sekaligus mengintegrasikan secara kultural antara negara kolonial dan masyarakat jajahannya. Harapannya sangat jelas: tatkala kehidupan sudah semakin baik dan terjadi integrasi kultural, keberadaan negara kolonial akan terus eksis dan tidak akan dipertanyakan keabsahannya. Namun demikian, berkat program pendidikan yang diperkenalkan kepada anak-anak muda di Hindia-Belanda inilah, sistem kolonial justeru dipertanyakan keabsahannya, serta gagasan kemerdekaan nasional malahan muncul kepermukaan. Inilah yang disebut sebagai “paradoks internal kolonialisme.”

Bagaimana hal ini bisa terjadi? Memang, pada awalnya, sistem pendidikan modern a la Belanda yang diperkenalkan kepada anak-anak muda negeri jajahan dimaksudkan sebagai upaya mengintegrasikan secara kultural antara penjajah dan yang dijajah. Melalui pendidikan tersebut, pemerintah ingin mengajak anak-anak muda tersebut untuk melihat kemajuan peradaban Barat yang dilawankan dengan situasi di negeri jajahan yang terbelakang. Pemerintah kolonial juga ingin meyakinkan para pemuda tersebut bahwa jalan satu-satunya bagi Hindia-Belanda untuk mencapai kemajuan peradaban adalah dengan tetap berada di bawah arahan negara induknya, yakni Belanda. Dengan bantuan dan kerja sama yang baik, cita-cita kamajuan peradaban tersebut niscaya bisa dicapai oleh Hindia-Belanda.

Namun demikian, terdapat suatu akibat yang tak terduga dari niat awal pemerintah kolonial tatkala memberikan kesempatan kepada anak-anak muda negeri jajahan untuk mengenyam pendidikan modern a la Belanda. Memang, anak-anak muda terdidik ini telah mengalami keterputusan secara kultural dan intelektual dari lingkungan sosialnya. Mereka tidak bisa lagi berpikir seperti cara masyarakatnya berpikir. Anak-anak muda ini telah berpikir modern sebagaimana diinginkan oleh pemerintah kolonial. Hanya saja, anak-anak muda ini juga tidak bisa begitu saja merasa menjadi bagian dari orang-orang Belanda. anak-anak muda ini mendapatkan diri mereka berada di dalam suatu tegangan: di satu sisi, mereka secara bersama-sama bisa merasakan kemajuan dunia modern sebagaimana ditampilkan oleh negeri Belanda, tapi di sisi lain, mereka juga tidak bisa menutup diri dari kenyataan bahwa konstruksi negara kolonial yang bersifat subordinatif telah menciptakan masyarakat yang terbelakang, bercorak rasial dan eksploitatif.

Pada titik ini, anak-anak muda terdidik ini mulai berpikir untuk mencari cara agar Hindia-Belanda bisa menggapai kemajuan peradaban sebagaimana telah dicapai oleh negara induknya, yakni Belanda. Namun demikian, mereka juga berpikir bahwa kemajuan Hindia-Belanda tidak akan pernah tercapai jika relasi kolonial yang bersifat rasial dan eksploitatif masih dipertahankan. Sehebat apapun mereka dididik di dalam sistem pendidikan modern, mereka toh akan tetap menjadi warga negara kelas dua di Hindia-Belanda, di mana warga kelas satunya adalah segelintir orang-orang Belanda. Di saat seperti inilah, anak-anak muda terdidik ini mulai membayangkan suatu dunia baru, suatu masyarakat baru, yang berbeda dengan dunia atau masyarakat sebelumnya. Dalam konteks inilah, pencarian identitas baru dimulai.

Anak-anak muda ini mulai berpikir tentang suatu kelompok sosial baru di mana orang-orang “Hindia” tidak lagi dilekatkan kepada Belanda sebagaimana sebelumnya (Hindia-Belanda). Mereka talah mulai berpikir tentang “bangsa Hindia” sebagai identitas kolektif yang baru. Seiring dengan proses pencarian identitas baru ini, anak-anak muda terdidik ini kemudian mendirikan berbagai perkumpulan sukarela, baik dalam bidang sosial, ekonomi, pendidikan, dan bahkan yang secara terang-terangan bersifat politis. Namun demikian, karena terdapat perbedaan dalam basis sosial dan orientasi ideologi, maka terjadinya kontestasi yang sangat tajam di antara organisasi-organisasi tersebut tidak dapat dihindarkan. Ada organisasi yang mendasarkan identitas organisasinya pada agama, ada juga yang menjadikan etnisitas sebagai dasarnya.

Adalah sekumpulan pelajar Tanah Air yang sedang belajar di negeri Belanda, di mana Mohammad Hatta tampil sebagai pimpinannya, yang tampak lebih bisa melihat persoalan secara lebih komprehensif. Berkat pengalaman hidupnya di negeri supermetropolitan seperti Belanda, anak-anak muda terdidik ini sangat sadar tentang kesenjangan-kesenjangan antara negara kolonial yang superior dan rakyat Hindia yang terjajah dan inferior. Mereka juga menyadari bahwa sebab ketidakberdayaan gerakan-gerakan nasional di Hindia adalah tidak adanya persatuan. Karenanya, anak-anak muda terdidik ini mulai mencoba memikirkan untuk membangun suatu gerakan nasional yang mampu menyatukan seluruh elemen yang memiliki tujuan sama. Satu hal yang pertama kali mereka lakaukan adalah: menggunakan nama baru untuk suatu negeri impian yang kelak diharapkan untuk merdeka dari penjajahan Belanda. Nama tersebut adalah: Indonesia. Bagi mereka, nama Indonesia lebih tepat ketimbang Hindia yang juga bisa berarti India (British Hindia).

Tentu saja, kata “Indonesia” bukanlah kata yang baru sama sekali. Kata ini sesungguhnya merupakan sebuah neologisme yang telah dipergunakan dalam studi-studi etnologi dan antropologi. Didasarkan pada istilah “indu-nesians”, kata itu pada awalnya dipakai untuk mengidentifikasi suatu geo-kultur tertentu yang secara geografis bercirikan kepulauan (nusa dalam bahasa Melayu atau nesos dalam bahasa Yunani) dan secara budaya bersifat Indic. Namun demikian, di tangan anak-anak muda terdidik Hindia yang sedang belajar di negeri Belanda, kata Indonesia dimaksudkan sebagai kata yang merujuk pada suatu konteks ruang politik tertentu dari Hindia.

Kata Indonesia kemudian dipakai untuk menamai organisasi anak-anak terdidik Hindia di Belanda, dari sebelumnya Indiche Vereeniging menjadi Indonesische Vereniging (pada 1922), kemudian menjadi Perhimpunan Indonesia (PI) pada 1924. Nama majalah yang mereka kelola pun berubah nama dari Hindia Poetra menjadi Indonesia Merdeka. Di tangan mereka, kata Indonesia pada akhirnya diperjuangkan menjadi ikon baru yang memberikan arah bagi gerakan nasional menuju kemerdekaan. Dengan demikian, Indonesia adalah sebuah nama bagi—meminjam istilah Ben Anderson—“komunitas imajiner” yang baru. Dengan ikon baru ini, para alumni PI yang sudah pulang ke Tanah Air mulai menularkan konsepsi PI tentang Indonesia Merdeka kepada gerakan pelajar di Hindia Belanda.

Adalah study club di kalangan anak-anak muda terdidik di beberapa kota besar yang tampaknya memiliki kesadaran politik kuat sebagaimana kawan-kawanya yang tergabung di PI yang ada di Belanda. Berkat peran yang dimainkan alumni-alumni PI, study club-study club ini kemudian menjamur sebagai wahana perjuangan kemerdekaan nasional di mana tokoh utamanya yang cukup terkenal dan berpengaruh adalah Sukarno. Seperti halnya PI, para aktivis study club ini juga berpandangan bahwa titik-tolak perjuangan adalah persatuan. Dengan persatuan inilah kemerdekaan nasional akan bisa dicapai. Pada 1926 misalnya, Sukarno menulis sebuah esai berjudul “Nasionalisme, Islamisme dan Marxisme” yang menjadi semacam manifesto bagi perjuangan para pelajar ketika itu, di mana persatuan adalah kata kuncinnya.

Perkembangan lebih lanjut dari dari gerakan yang dirintis PI dan beberapa study club tersebut adalah didirikannya Perhimpunan Peladjar-Peladjar Indonesia (PPPI) pada 1926 di mana anggotanya kebanyakan berasal dari Jakarta dan Bandung. Perjuangan kalangan terpelajar ini kemudian semakin bergema tatkala berbagai study club dan organisasi pemuda pelajar, serta organisasi-organisasi sosial-politik (Budi Utomo, Muhamadiyyah, Pasundan, dll) membentuk “Komite Persatuan Indonesia” pada 1926. pembentukan “Komite Persatuan Indonesia” ini kemudian mengilhami berbagai perhimpunan pemuda pelajar untuk mengadakan Kongres Pemuda Indonesia Pertama (30 April-2 Mei 1926).

Pada 1927, berdirilah dua buah perhimpunan politik: Perserikatan Nasional Indonesia (PNI) pada Juli yang bertujuan untuk mencapai Indonesia merdeka, dan Permufakatan Perhimpunan-perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia (PPPKI) pada bulan Desember. Kemunculan kedua organisasi politik ini kemudian mendorong para aktivis pemuda pelajar untuk mengadakan Kongres Pemuda Kedua. Kongres ini diadakan pada 26-28 Oktober 1928 yang akhirnya melahirkan sebuah titik penting dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia menuju kemerdekaannya: “Sumpah Pemuda” 28 Oktober 1928 yang memuat tiga ikrar: satu tanah air, Indonesia; satu bangsa, Indonesia; dan menggunakan bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Di hari yang sama, lagu Indonesia Raya juga dikumandangkan untuk yang pertama kalinya.

Tentu saja, dari momen Sumpah Pemuda ke Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945, bangsa yang masih baru ini masih harus melalui beberapa tahapan lagi. Namun, bisa dikatakan di sini bahwa Sumpah Pemuda merupakan tonggak penting dalam proses penciptaan Indonesia sebagai bangsa. Dengan kata lain, Sumpah Pemuda adalah momen dilahirkannya bangsa Indonesia, sementara Proklamasi Kemerdekaan adalah momen lahirnya negara Republik Indonesia. Di sini, negara dan bangsa memang memiliki konseptualisasi yang berbeda. Dalam Indonesia, keduanya muncul ke permukaan sebagai respon terhadap kolonialisme.

Sampai di sini, muncul pertanyaan menarik: ketika Sumpah Pemuda diikrarkan, apakah para peserta yang terlibat di dalamnya mempunyai konstruksi pembayangan yang sama tentang apa itu Indonesia? Apakah dalam pikiran mereka, Tanah Air Indonesia itu merentang dari Sabang sampai Marauke? Apakah yang mereka bayangkan tentang Indonesia sama dengan apa yang kita bayangkan saat ini tentang Indonesia? Apakah dalam perjalanan sejarah bangsa ini, apa yang disebut Indonesia sebenarnya selalu mengalami transformasi tanpa henti tergantung siapa yang membayangkan dan bagaimana cara pembayangannya?

Tentang hal ini, lagi-lagi Ben Anderson layak untuk kita kemukakan lagi. Menurut Ben, pembayangan tentang apa itu Indonesia di kepala para pejuang nasional tidak lain adalah konstruksi yang dibuat sedemikian rupa oleh sistem pengetahuan kolonial. Misalnya, pada awalanya, Guenea Barat (yang sekarang jadi Papua) tidak pernah terbayangkan sebagai bagian dari Indonesia. Bagi Hatta, bangsa Indonesia adalah Jawa, Sumatra dan apa yang sekarang jadi Malysia. Sementara bagi Sukarno, bangsa Indonesia adalah Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Kepulauan Sunda Kecil dan Malaysia. Bagi Tan Malaka, Indonesia adalah apa yang sekarang menjadi Malaysia, Filifina dan Indonesia. Kesemuanya mengecualikan Guenea Barat. Tapi, menjelang kemerdekaan, dalam konsep mental para pejuang nasional Guenea Barat kemudian masuk sebagai bagian dari wilayah Indonesia.

Bagaimana hal ini bisa terjadi? Ternyata, konstruksi tentang cakupan Tanah Air dari Sabang sampai Marauke baru muncul tatkala pemerintah kolonial membuat peta Hindia-Belanda yang baru di mana Gunea Barat dimasukan. Artinya, para pejuang nasional menerima begitu saja peta seluruh wilayah Pax Nederlandica (yang menjadi ruang politik bagi negara kolonial Hindia-Belanda) sebagai ruang politis yang sama bagi bangsa Indonesia.

Memang, konsolidasi tentang peta ruang politis yang kemudian disebut sebagai Indonesia itu juga sangat dibantu dengan digunakannya bahasa Melayu sebagai bahasa administratif resmi pemerintahan kolonial Hindia-Belanda. Artinya, keseluruhan wilayah Hinda-Belanda memang tampaknya sudah disiapkan sedemikian rupa untuk bisa saling berkomunikasi dan berbagai satu sama lain tidak dengan menggunakan bahasa daerah ataupun bahasa Eropa, tapi melalui bahasa Melayu yang akhirnya ditasbihkan sebagai bahasa Indonesia.

Dalam konteks ini, ikrar yang dibuat dalam Sumpah Pemuda tentang Tanah Air, Bangsa dan Bahasa tidak muncul dari ruang kosong sama sekali. Apa yang dibayangkan tentang Indonesia adalah tidak lain dari Hinda-Belanda yang sudah dihilangkan aspek kolonialismenya. Dengan kata lain, semangat Sumpah Pemuda sebetulnya datang dari semangat untuk bebas dari berbagai irrasionalitas kolonialisme pada satu sisi, dan irrasionalitas dari feodalisme kedaerahan di sisi yang lain. Sumpah Pemuda adalah nubuwat tentang otonomi dan kebebasan sebagai sebuah bangsa.

Refleksi

Namun demikian, seriring dengan berjalannya waktu, semangat Sumpah Pemuda sebagai “kehendak untuk bersatu” tersebut mengalami kemerosotan maknanya justeru hanya berselang beberapa saat setelah diikrarkan. Setelah mencapai apa yang dicita-citakan, yakni Indonesia yang merdeka, konsep kebangsaan kemudian kehilangan daya refleksifnya untuk mengingat kembali bahwa kesatuan yang dibayangkan sebagai bangsa Indonesia tidak lain adalah hanya bersifat politis, sementara secara sosiologis sebenarnya Indonesia sangat multikultural.

Pasca-Proklamasi Kemerdekaan, bangsa Indonesia harus mulai mengurus sendiri segala persoalnnya. Tapi justeru di bawah pengelolaan bangsa sendiri, Indonesia menyaksikan bentuk-bentuk irrasionalitas lain yang tidak jauh berbeda dari zaman kolonial. Misalnya, demokrasi yang sejak awal dinyatakan sebagai sistem politik diidealkan justeru dikerdikan oleh Sukarno dan kalangan militer yang merasa berjasa dalam masa-masa perang kemerdekaan. Dengan dalih “Demokrasi Terpimpin,” keterbukaan politik dibuyarkan. Otoritarianisme kembali tampil ke permukaan. Bangsa yang telah merdeka ini mendapatkan dirinya dalam ketidakbebasan baru.

Menjelang pergantian rezim dari Orde Lama ke Orde Baru, bangsa Indonesia juga menyaksikan irrasionalitas lain yang jauh dari spirit Sumpah Pemuda. Puluhan ribu orang yang dituduh sebagai anggota Partai Komunis Indonesia (PKI) dibunuh tanpa ampun. Peritiwa pembunuhan massal ini sangat jelas menujukan bahwa apa yang disebut sebagai bangsa yang satu, Indonesia sudah tidak utuh lagi. Tidak ada lagi kesatuan yang bersifat politis di dalamnya. Hingga saat ini, peritiwa yang sangat mengenaskan ini akan selalu diingat sebagai kebiadaban yang tidak bisa ditolelir.

Selanjutnya, berdiri di atas narasi agung penyelamat bangsa dari ancaman pemberontakan PKI, Orde Baru muncul ke permukaan. Rezim yang menyatakan dirinya sebagai rezim “Demokrasi Pancasila” melanjutkan begitu saja strategi politik di masa “Demokrasi Terpimpin” di mana kalangan militer melakukan hegemoni tentang apa itu Indonesia, serta menentukan tentang bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara yang baik. Masyarakat sipil tidak diberikan ruang sama sekali untuk menyuarakan aspirasinya. Kritisime selalu dianggap sebagai SARA (suku, agama, ras dan antar-golongan yang ditabukan itu). Relasi antara pusat dan daerah sangat timpang. Supermasi sipil ditiadakan dan digantikan oleh supremasi kalangan militer. Pembangunan ekonomi yang menjadi narasi andalan pun ternyata hanya bisa dinikmati oleh segelintir elit militer dan orang-orang di sekitar penguasa.

Apa yang dilakukan oleh rezim Orde Baru tidak berhenti seiring dengan jatuhnya rezim akibat krisis ekonomi pada 1998. Di era Reformasi sekarang ini, bangsa Indonesia masih dihantui oleh berbagai ancaman disintegrasi bangsa dan juga kerusuhan sosial. Dalam bidang ekonomi, kesejahteraan belum bisa dinikmati oleh seluruh anggota bangsa. Dalam bidang kebebasan sipil, masa depan kebebasan beragam masih tampak sepoerti potret buram di mana negara masih tampak diperbolehkan menentukan mana agama yang benar dan mana agama yang salah.

Singkat kata, irasionalitas yang terjadi di masa kolonialisme ternyata masih berlangsung hingga saat ini. Kalau pada 28 Oktober 1928, “kehendak untuk bersatu” yang dikrarkan dalam Sumpah Pemuda mampu merangsang gerakan yang kemudian melahirkan kemerdekaan nasional, maka apakah saat ini kita memerlukan suatu “Sumpah Pemuda Baru” untuk mengatasi irrasionalitas pasca-kemerdekaan yang esensinya hampir sama dengan irrasionalitas zaman kolonial?

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: