Iqbal Hasanuddin

Monitoring Kebebasan Beragama

Posted by iqbalhasanuddin pada Januari 31, 2009

Deklarasi PBB 1981 tentang Penghapusan Segala Bentuk Intoleransi dan Diskriminasi Berdasarkan Agama atau Keyakinan adalah satu-satunya dokumen HAM internasional yang diadopsi Majelis Umum PBB untuk khalayak luas. Hanya saja, sebagaimana dinyatakan oleh Mukadimah Deklarasi PBB 1981 tersebut, isi dari deklarasi ini tidak bersifat mengikat secara hukum. Artinya, deklarasi ini lebih merupakan suatu bentuk garis pedoman internasional tentang kebebasan beragama daripada kewajiban hukum yang mengikat negara-negara yang telah terlibat dalam penandatanganan deklarasi tersebut.

Sungguhpun demikian, jika diamati secara cermat, Pasal 1 pada Deklarasi PBB 1981 tersebut sesungguhnya merupakan pengulangan atas apa yang sudah tercantum dalam Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik atau Internasional Covenats on Civil and Political Rigts (ICCPR). Dengan demikian, prinsip kebebbasan beragama memang tidak mendapatkan legitimasi hukumnya di dalam Deklarasi PBB 1981, namun memiliki basis kekuatan hukumnya dalam ICCPR. Adapun Deklarasi PBB 1981 itu lebih merupakan panduan praktis yang lebih detail untuk mempromosikan toleransi serta mencegah terjadinya diskriminasi terhadap agama dan keyakinan tertentu di dalam masyarakat.

Pada titik ini, bisa dikatakan bahwa monitoring kebebasan beragama adalah upaya-upaya atau kegiatan yang teroganisasi dan sitematis untuk menemukan hal-hal yang keliru pada situasi, perkembangan dan kasus tertentu. Kekeliruan dimaksud adalah ketidaksesuaian antara apa yang seharusnya dengan apa yang nyatanya terjadi berdasarkan parameter norma, standar dan hukum HAM internasional maupun hukum, undang-undang dan peraturan yang relevan dan konsep HAM internasional, terutama hak-hak sipil kegamaan (religious civil rights) yang spiritnya tidak lain adalah prinsip kebebasan beragama itu sendiri. Kekeliruan dimaksud bisa dilakukan oleh negara sebagai pihak yang telah terikat dalam traktat HAM internasional maupun anggota masyarakat sendiri, yang secara sengaja atau tidak sengaja, paham atau tidak paham tentang prinsip-prinsip HAM, dalam bentuk pelanggaran terhadap prinsip kebebasan beragama. Indonesia sendiri telah meratifikasi ICCPR melalui Undang-undang No. 12 Tahun 2005 yang berarti telah terikat secara hukum untuk mempromosika dan menjamin tegaknya prinsip kebebasan beragama di negeri ini.

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam kegiatan monitoring adalah: Pertama, untuk melihat apakah standar atau norma HAM internasional tentang kebebasan beragama telah dijalankan dalam lingkup nasional; Kedua, untuk memeriksa terjadinya pelanggaran HAM, khususnya prinsip kebebasan beragama, pada tingkat hukum, kebijakan, implementasi dari kebijakan; Ketiga, untuk mengamati perubahan, perkembangan dan kemajuan dalam promosi dan jaminan atas prinsip kebebasan beragama yang dilakukan oleh negara di negeri ini.

Kegiatan monitoring kebebasan beragama ini memiliki posisi penting yang tidak bisa ditawar-tawar guna: Pertama, membantu atau mendorong pemerintah untuk menerapkan standar internasional tentang prinsip kebebasan beragama; Kedua, menekan atau mendorong negara (terutama pemerintah) untuk melakukan tindakan hukum domestik, yakni membawa kasus pelanggaran terhadap kebebasan beragama ke meja pengadilan; Ketiga, melakukan kampanye untuk menahan dan menolak represi atau regulasi pemerintah yang melanggar prinsip kebebasan beragama, serta meningkatkan kesadaran kritis publik tentang hal ini.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: