Iqbal Hasanuddin

Multikulturalisme dan Masalah Politik Identitas

Posted by iqbalhasanuddin pada Desember 9, 2008

Dalam dua dekade terakhir, demokratisasi dan kebangkitan politik identitas mengemuka menjadi topik utama politik global. Pada satu sisi, sistem politik demokrasi telah diterima oleh banyak negara di seluruh belahan dunia. Namun di sisi lain, globalisasi demokrasi itu juga disertai oleh revitaliasi berbagai ragam indentitas lokal dalam ruang-ruang publik. Bahkan, identitas-identitas tersebut kemudian terkristalisasi sedemikian rupa sehingga muncul menjadi fenomena politik identitas. Dalam konteks ini, perbedaan-perbedaan identitas (agama, etnik, jenis kelamin, orientasi seksual, dll) dimanfaatkan untuk mencapai kekuasaan politik dan ekonomi.

Pada tingkat yang ekstrim, fenomena politik identitas ini mengemuka dalam bentuk fundamentalisme. Belakangan, masyarakat global menyaksikan kebangkitan fundamentalisme agama di berbagai belahan dunia: fundamentalisme Protestan di Amerika Serikat, fundamentalisme Hindu di India, fundamentalisme Evangelis di Guatemala, fundamentalisme Yahudi di Israel, fundamentalisme Buddha di Sri Langka, fundamentalisme Islam di Iran dan Aljazair, fundamentalisme Khong Hu Cu di Asia Timur, fundamentalisme Katolik Roma di Eropa dan Amerika Serikat.

Berbagai jenis fundamentalisme agama ini tidak saja menjadi ancaman terhadap demokrasi dan prinsip-prinsip hak-hak asasi manusia (HAM), tapi juga terhadap keseluruhan tatanan kebudayaan modern itu sendiri. Sebab, selain menolak otoritas akal budi manusia, fundamentalisme agama juga menubuatkan bahwa berbagai masalah kemanusiaan kontemporer hanya bisa diselesaikan jika umat manusia kembali kepada dogma-dogma keagamaan yang suci. Tentu saja, pandangan fundamentalisme seperti ini berpotensi menimbulkan konflik luas berskala global karena pada dasarnya tidak membuka kemungkinan untuk melakukan dialog. Di samping berpretensi untuk berhadap-hadapan secara diametral dengan modernitas, fundamentalisme juga berpotensi memicu perang di antara sesama fundamentalisme itu sendiri.

Penguatan politik identitas pada tingkat global juga terkait dengan fundamentalisme etnik dan ras. Fundamentalisme etnik di dataran Balkan telah memecah Yugoslavia menjadi beberapa negara merdeka yang ditandai oleh tindak kekerasan bersenjata bertajuk pembasmian etnik. Sementara itu, prasangka rasial tetap menjadi penyebab terjadinya berbagai praktik diskriminasi di Eropa, Amerika Serikat dan di hampir seluruh dunia. Lagi-lagi, fundamentalisme menjadi ancaman terhadap harkat dan martabat kemanusiaan.

Di Indonesia sendiri, sejak bergulirnya era Reformasi pada 1998 lalu, proses demokratisasi juga berjalan beriringan dengan gejala penguatan politik identitas. Memang, dalam kadar tertentu, kontestasi politik dalam sistem demokrasi memberikan peluang bagi munculnya politik identitas. Namun, kemunculan politik identitas ini sering kali menimbulkan berbagai dampak yang sama sekali berlawanan dengan tujuan demokrasi sebagai sistem politik yang berusaha memberikan kesempatan yang sama kepada siapapun untuk berpartisipasi di dalam kontestasi yang damai tanpa mempedulikan perbedaan latar belakangnya. Selain memicu terjadinya praktik-praktik diskriminasi, berbagai tindak kekerasan, serta konflik vertikal dan horizontal, penguatan politik identitas juga menstimulasi gerakan-gerakan politik yang mengancam demokrasi.

Pada titik ini, beberapa permasalahan perlu dikemukakan: Bagaimanakah fenomena politik identitas ini seharusnya disikapi? Bisakah politik identitas dibiarkan hidup di dalam sistem poitik demokrasi? Bukankah demokrasi itu tidak hanya menyangkut sistem politik, tapi juga di dalamnya terdapat nilai-nilai civil rights dan civil liberties yang bertentangan dengan prinsip politik identitas? Lantas, mungkinkah kedamaian di antara umat manusia bisa tercapai jika masih terdapat fenomena politik identitas di dalam kehidupan sosial? Permasalahan-permasalahan ini sangat mendesak untuk dijawab, baik secara teoritis maupun praktis, oleh siapa saja yang menghendaki terciptanya perdamaian pada tingkat lokal, nasional, regional dan global, serta terimplementasinya HAM dan sistem politik demokrasi.

Satu hal yang juga perlu mendapatkan penekanan adalah: kata “politik” dalam istilah “politik identitas” tidak hanya menyangkut masalah “makro-politik” atau kekuasaan pada level negara, tapi juga “mikro-politik” yakni relasi-relasi kuasa dalam praktik kehidupan sehari-hari. Jika direfleksikan lebih jauh, maka persoalan politik identitas juga sangat terkait erat dengan “rezim kebenaran” yang selama ini mapan serta menyebabkan “the other” menjadi kelompok marjinal. Misalnya, dalam rezim patriarki, perempuan dianggap sebagai “the other”. Hal yang sama dialami oleh kalangan homoseksual di dalam dominasi rezim heteroseksual.

Dalam konteks ini, penguatan dan pengembangan wawasan multikulturalisme diyakini bisa menjadi alternatif terhadap penguatan politik identitas. Sebab, dalam perspektif multikulturalisme, keragaman dan perbedaan tidak saja diakui, tapi juga dirayakan sebagai berkah kehidupan. Dalam menyelesaikan segala macam persoalan, multikulturalisme menawarkan dialog, keterbukaan, sikap toleran dan penolakan terhadap berbagai bentuk tindak kekerasan. Dalam hal ini, multikulturalisme adalah titik tolak bagi terciptanya perdamaian.

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: