Iqbal Hasanuddin

Pertautan Pengetahuan dan Nilai di dalam Ilmu-ilmu Sosial

Posted by iqbalhasanuddin pada November 29, 2008

Tulisan ini berusaha memaparkan bagaimana sebetulnya hubungan antara pengetahuan dengan nilai (kepentingan) di dalam ilmu-ilmu sosial. Secara khusus, tulisan ini berusaha menjawab pertanyaan: Sejauh mana ilmu-ilmu sosial dapat dan harus “bebas nilai“ dan “bebas kepentingan“? Apakah mungkin ilmu-ilmu sosial bisa bersifat netral dilihat dari sudut nilai dan kepentingan? Pertanyaan-pertanyaan ini merupakan suatu masalah epistemologis yang telah menyulut kontroversi panjang di kalangan teoritikus pengetahuan dan para ahli ilmu-ilmu sosial.

I

Adalah Aguste Comte, pemikir sosial yang pertama kali secara eksplisit membicarakan hubungan antara nilai dengan ilmu. Menurut Comte, suatu ilmu dikatakan sebagai ilmu jika ia bisa mencapai otonomi dan memisahkan diri secara tegas dari pemikiran teologis yang mistis dan pemikiran metafisis yang spekulatif dan abstrak. Corak pemikiran yang layak dikembangkan oleh ilmu adalah pemikiran positivis, yakni suatu jenis pengetahuan yang hanya membatasi dirinya pada objek-objek yang bisa diukur dan dikalkulasi melalui observasi empiris.[1]

Dengan demikian, nilai-nilai yang mendapatkan lokusnya dalam kebudayaan tidak memiliki tempat dalam ilmu, karena nilai-nilai tidak selalu bisa diobservasi secara empiris. Keyakinan atau pengetahuan tentang susunan alam semesta, cara hidup yang baik, atau paham tentang kekuasaan dan bagimana kekuasaan itu sejatinya dipraktikan, dianggap sebagai bagian dari value judgment, karenanya tidak bersifat ilmiah. Sebab, ilmu hanya berurusan dengan reality judgement. Di sini, terdapat demarkasi yang cukup tajam antara ranah ilmu yang berurusan dengan fakta (reality judgement) di satu pihak, dan ranah kebudayaan yang berurusan dengan nilai (value judgement) di lain pihak. Bahkan, dalam pemikiran Comte, nilai sama sekali tidak dianggap sebagai fakta sosial.

Setelah Comte, Emile Durkheim memberikan beberapa pandangan ihwal hubungan nilai dengan ilmu tatkala ia merumuskan aturan-aturan metodis dalam sosiologi. Menurut Durkheim, subjek utama dalam sosiologi atau ilmu-ilmu sosial adalah fakta sosial. Bagi Durkheim, fakta sosial sangat berbeda dari fakta individu, karena fakta sosial bersifat universal serta melampuai dan memaksa individu-individu dalam kehidupan sosial. Dengan kata lain, fakta sosial bersifat objektif karena bisa diukur dan dikalkulasi melalui observasi empiris. Bahkan, untuk menjelaskan sebuah fakta sosial, Durkheim menyatakan bahwa satu fakta sosial harus dijelaskan oleh fakta sosial lainnya. Artinya, fakta sosial tidak boleh dijelaskan oleh fakta individual.[2]

Sungguhpun sarat dengan tendensi positivis, Durkheim sangat menyadari bahwa keberadaan sosiologi harus dimaksudkan sebagai instrumen untuk membantu masyarakat guna mencapai ketertiban sosial. Dengan kata lain, Durkheim sama sekali tidak menafikan keberadaan nilai-nilai tentang suatu masyarakat yang baik. Namun, Durkheim secara tegas meyakini bahwa nilai-nilai tidak terletak pada wilayah epistemologi, teori dan metodologi, melainkan pada wilayah axiologinya. Pada intinya, Durkheim sangat percaya bahwa ilmu pada dasarnya bisa bersifat bebas nilai atau kepentingan, terutama dalam hal penyusunan teori dan metodologinya.[3]

Di antara teoritikus ilmu-ilmu sosial klasik, Karl Marx tampak memiliki pandangan yang cukup unik tentang hubungan antara nilai dengan ilmu. Dalam berbagai karya yang ditulisnya, sangat jelas bahwa pemikiran-pemikiran Marx sangat kental diwarnai oleh nilai-nilai tentang kehidupan yang baik, yakni masyarakat sosialis yang di dalamnya tidak ada lagi eksploitasi manusia oleh manusia lainnya. Namun demikian, Marx juga menyatakan bahwa pemikiran sosialismenya bersifat ilmiah, yakni pandangan tentang lahirnya masyarakat sosialis yang bisa dijelaskan melalui observasi empiris. Tatkala berbiara tentang berakhirnya masyarakat kapitalis dan munculnya masyarakat sosialis, Marx cenderung memberikan penjelasan berdasarkan pendekatan ilmu ekonomi untuk menunjukan bahwa pandangan sosialismenya bersifat ilmiah.[4]

Teoritikus ilmu-ilmu sosial lainnya yang perlu disinggung di sini adalah Max Weber. Menurut Weber, perlu dibuat pembedaan sebisa mungkin antara ilmu yang bertujuan menjelaskan fakta secara ilmiah dan objektif dengan nilai yang bersifat subjektif dan tidak ilmiah. Namun, Weber sendiri berpandangan bahwa jika sesuatu yang berlaku secara normatif dijadikan objek kajian empiris, maka ia telah menjadi realitas serta kehilangan sifatnya sebagai norma. Demikian, nilai pada dasarnya bisa dipandang sebagai realitas yang bisa diteliti, sama dengan realitas-realitas sosial lainnya. Dengan demikian, tidak sebagaimana Comte dan para penerusnya yang berhaulan positivistik, Weber justeru memberikan tempat bagi nilai untuk dijadikan sebagai objek penelitian dalam ilmu-ilmu sosial.[5]

Sebagai antitesis dari kecenderungan positivisme dalam ilmu-ilmu sosial tersebut, muncul beberapa pandangan yang agak berbeda. Misalnya, kalangan Marxis (neo-Marxis) dan feminis tampil di garda terdepan dengan memunculkan konsep ilmu sosial yang berpihak kepada kelompok marjinal. Bagi kalangan Marxis, klaim tentang “bebas nilai“ dalam ilmu tidak lain adalah selubung ideologis dari kalangan borjuis untuk menyembunyikan kenyataan sosial sebenarnya yang ditandai oleh eksploitasi kelas dalam sistem kapitalis. Bagi mereka, jika mengklaim bersifat “bebas nilai,“ maka ilmu sosial sama saja telah mempertahankan status-quo. Karenanya, kalangan Marxis secara tegas menyatakan bahwa ilmu sosial harus memiliki nilai, yakni tujuan untuk melakukan transformasi sosial menuju masyarakat yang berkeadilan. Pandangan tentang ilmu yang harus diarahkan oleh nilai juga banyak diyakini oleh kalangan feminis. Bagi mereka, klaim “objektivitas“ atau “bebas nilai“ yang ada dalam ilmu sosial positivistik merupakan sebuah kedok yang menutupi ketertindasan perempuan dalam sistem patriarki. Karenanya, nilai atau kepentingan berupa keberpihakan kepada perempuan merupakan jawaban kalangan feminis atas klaim “bebas nilai“ dalam ilmu sosial positivistik.

Dalam tradisi sosiologi sendiri, muncul pula satu cabang ilmu, atau lebih tepatnya pendekatan, yang banyak berbicara tentang hubungan niscaya antara karya ilmiah dengan ilmuwan yang banyak diwarnai oleh sejarah hidup, latar belakang sosial, dan lingkungan kebudayaannya. Menurut perspektif sosiologi pengetahuan ini, sebuah diskursus ilmiah tidak mungkin bisa dilepaskan dari kepentingan politis si ilmuwan, termasuk juga kepentingan-kepentingan lembaga dan penyandang dana yang mensponsori kegiatan ilmiahnya. Kalaupun si ilmuwan diandaikan bisa bersikap independen dari hal-hal tersebut, dia tetap masih sangat dipengaruhi oleh motif pribadinya terkait dengan pilihan objek kajian serta metode yang digunakannya. Seandainya saja objek kajian dan metodenya diakui ketepatannya oleh banyak pihak atau khalayak umum sehingga dianggap terlepas dari bias-bias subjektif, namun kegiatan ilmiah yang dilakukannya tidak bisa lepas sama sekali dari tindakan interpretasi. Sementara interpretasi, serta kesimpulan-kesimpulan yang ditariknya, sedikit banyak tentu akan tetap dipengaruhi atau diwarnai oleh premis-premis nilai yang ada di dalam pikirannya.

Tentang hal ini, C. Wright Mills juga memiliki pandangan senada. Menurutnya, teori sosial dan penelitian sosial yang bersifat empiris akan senantiasa diresapi oleh premis-premis etis-politis-ekonomis tertentu. Pandangan Mills ini sangat bisa dimengerti jika kita memposisikan kegiatan ilmiah sebagai bagian dari tindakan sosial. Sementara tindakan sosial selalu diarahkan olah kerangka makna tertentu, karena tidak mungkin manusia melakukan suatu tindakan yang tidak dipandang memiliki makna atau arti, baik secara individual ataupun sosial. Karenanya, kegiatan ilmiah, sebagai bagian dari tindakan sosial manusia, tidak mungkin sama sekali bebas nilai atau terhindar dari kepentingan-kepentingan ekonomis dan politis tertentu.[6]

Di antara berbagai tanggapan tentang pertautan nilai dengan ilmu ini, terdapat satu komentar menarik dari Gunnar Myrdal. Menurut Myrdal, klaim-klaim objektivitas dan bebas nilai dari ilmu-ilmu sosial, yang banyak dikembangkan oleh para ilmuwan Eropa dan Amerika untuk merespon masalah-masalah di negara-negara industri, tampak jelas menemukan batas-batasnya tatkala dihadapkan pada realitas sosial negara-negara yang masih berada dalam tahap berkembang. Dalam hal ini, teori-teori sosial atau karya ilmiah di bidang penelitian sosial tentang Dunia Ketiga terlalu banyak dipengaruhi oleh cara pandang dan kepentingan-kepentingan negara-negara industri maju. Karenanya, teori-teori sosial tersebut bukan saja tidak bersifat objektif dan bebas nilai, tapi juga telah melakukan “perkosaan“ atas realitas negara-negara berkembang yang konteks sosialnya sama sekali berbeda dengan negara-negara industri maju. Jika pendekatan teori sosial untuk negara industri maju tersebut dipaksakan untuk dipakai sebagai penjelas atas realitas sosial negara-negara berkembang, maka kesimpulan-kesimpulan yang kemudian diambil kemungkinan besar akan sangat menyesatkan.[7]

Hingga saat ini, perdebatan tentang pertautan antara nilai atau kepentingan dengan ilmu belum bentul-betul tuntas terselesaikan. Dalam tradisi ilmu-ilmu sosial Eropa kontemporer misalnya, kontroversi ihwal hubungan ilmu dengan nilai atau kepentingan mengemuka dalam “Perebatan tentang Metode“ yang melibatkan dua kubu yang saling berseberangan pandangan, yakni antara kelompok “rasionalisme kritis“ yang diwakili oleh Karl Popper di satu pihak, dengan kelompok “teori kritis“ atau “madzhab Frankfurt“ yang diwakili oleh Theodor Adorno di lain pihak. Beberapa waktu kemudian, dua kelompok ini kembali terlibat dalam perdebatan tantang topik yang sama, di mana Hans Albert berada di pihak pertama, sementara Jurgen Habermas di pihak kedua. Pihak pertama berpandangan bahwa ilmu memang harus bebas nilai atau kepentingan, sementara pihak kedua berpendapat sebaliknya.[8]

II

Menurut Ignas Kleden, persoalan hubungan antara nilai dan ilmu di dalam ilmu-ilmu sosial sebenarnya terdiri dari beberapa komplek masalah. Pertama, pemilihan tema dalam ilmu. Pada dasarnya, pengetahuan tentang suatu objek atau pokok persoalan akan didapatkan setelah kita melakukan pengamatan dan penelaahan terhadap objek atau pokok persoalan tersebut. Namun demikian, tentu ada alasan mengapa kita memilih satu objek atau pokok persoalan dan bukan yang lainnya. Keberadaan alasan-alasan di balik pemilihan tema pengkajian ini tentu juga berangkat dari pandangan tentang pentingnya atau bernilainya tema yang dipilih, serta kedekatan atau keterlibatan kita sebagai pengkaji dengan tema tersebut. Demikian, dalam ilmu sosial, relevansi suatu pengkajian menunjukan keterlibatan ilmuwan dalam kehidupan sosial yang dikajinya.[9]

Kedua, penciptaan teori. Di dalam ilmu-ilmu sosial, penyusunan teori oleh seorang ilmuwan sosial nyatanya dilakukan dengan memilih aspek-aspek tertentu dalam kehidupan sosial yang relevan guna diberikan penjelasan, abstraksi dan generalisasi teoritis. Lagi-lagi, proses pemilihan atas aspek yang dipandang relevan telah menunjukan ada sesuatu yang bernilai atau lebih bernilai oleh sang ilmuwan sosial dalam penciptaan teorinya. Misalnya saja, dalam menjelaskan munculnya kapitalisme industrial dalam sejarah masyarakat Barat, Max Weber memilih untuk hanya melihat aspek pengaruh dari Calvinisme (agama), bukan dari pengaruh penemuan-penemuan di bidang teknik. Sementara itu, Karl Marx justeru tidak melihat kemunculan kapitalisme sebagai pengaruh agama, melainkan sebagai akibat dari munculnya kekuatan-kekuatan produksi baru.[10]

Ketiga, nilai sebagai objek penelitian. Di dalam ilmu-ilmu sosial, terdapat perdebatan, apakah yang menjadi objek kajiannya itu adalah realitas sosial ataukah nilai? Tentang hal ini, Weber dan Parson adalah dua orang teoritikus yang sangat berjasa memberikan tempat pada nilai dalam penelitian ilmu-ilmu sosial. Bagi Weber, misalnya, jika sesuatu yang berlaku secara normatif dijadikan objek kajian empiris, maka ia telah menjadi realitas serta kehilangan sifatnya sebagai norma. Demikian, nilai pada dasarnya bisa dipandang sebagai realitas yang bisa diteliti, sama dengan realitas-realitas sosial lainnya.[11]

Keempat, pencampuradukan nilai dan teori. Pecampuradukan di sini adalah diselubungkannya pilihan-pilihan nilai tertentu di balik diskursus ilmiah teoritis. Hal ini terjadi tatkala seorang ilmuwan cenderung memutlakan satu segi seolah-olah merupakan keseluruhan segi yang terkait dengan suatu pokok masalah. Kecenderungan ini terutama tampak dalam upaya memberikan penjelasan monokausal (sebab tunggal) atas berbagai realitas sosial. Misalnya, seluruh kenyataan sosial ingin dijelaskan semata-mata berdasarkan faktor tunggal seperti ras, nasionalitas, penguasaan alat-alat produksi, mentalitas dan sebagainya. Selain itu, pencampuradukan nilai dan teori juga bisa terjadi tatkala seorang ilmuwan cenderung menjadikan suatu pemikiran spekulatif yang berlum teruji secara empirik sebagai proposisi ilmiah.[12]

Kelima, penerapan hasil-hasil studi ilmiah dan peranan sosial para ahli ilmu sosial. Persoalannya di sini adalah sejauh mana tugas seorang ilmuwan sosial ketika berhadapan dengan realitas sosial atau perubahan sosial yang ditelitinya? Apakah dia hanya boleh dan harus terpaku pada tugas untuk mengidentifikasi masalah-masalah yang ada seobjektif mungkin, ataukah juga harus berupaya untuk mencari pemecahan masalah sehingga mampu merumusakan dan menciptakan kondisi-kondisi yang memungkinkan terjadinya perubahan sosial ke arah yang dinginkan? Lebih dari itu, muncul juga persoalan apakah seorang ilmuwan sosial hanya berwenang untuk meneliti dan menjelaskan kenyataan sosial, atau boleh dan harus pula menganut suatu nilai yang mesti diperjuangkannya?[13]

Dari paparan tersebut, kita bisa dengan jelas melihat bahwa posisi nilai dalam kaitannya dengan ilmu terjadi pada dua momen keberadaan ilmu, yakni momen kelahirannya dan momen munculnya implikasi-implikasi yang menyertainya. Terkait dengan kelahiran ilmu, para ahli ilmu-ilmu sosial terbelah pada dua pandangan, yakni antara sekelompok orang yang memandang bahwa seorang ilmuwan sosial pada dasarnya bisa melepaskan prasangka-prasangka nilai subjektifnya untuk mencapai objektivitas atau kebenaran realitas di satu pihak, dan di lain pihak, ada kelompok yang memandang bahwa pada dasarnya nilai-nilai subjektif seorang ilmuwan sama sekali tidak bisa dilepaskan dalam proses penyusunan sebuah teori dalam ilmu-ilmu sosial. Sementara jika dilihat dari implikasi-implikasi nilai dari ilmu, para ahli ilmu sosial juga terbelah pada dua pandangan. Pandangan pertama meyakini bahwa masalah nilai yang mungkin menjadi implikasi dari suatu ilmu bukan lagi menjadi bagian dari kewenangan ilmiah seorang ilmuwan, tapi lebih merupakan masalahnya sebagai aktivis sosial atau warga negara. Sementara pandangan kedua berpandangan bahwa nilai-nilai yang akan menjadi implikasi dari suatu ilmu juga merupakan tangung jawab dari seorang ilmuwan.

Menurut hemat penulis, karena sifat sosial yang melekat di dalamnya, ilmu-ilmu sosial tidak mungkin bisa bebas sepenuhnya dari nilai. Baik ilmuwan sosial maupun masyarakat sebagai objek kajian dari ilmu-ilmu sosial mestilah terkait dengan dunia sosial. Sementara itu, kita tampaknya sulit untuk membayangkan atau memikirkan suatu dunia sosial yang tidak ada nilai-nilai bersama di dalamnya. Sebab, hanya dengan nilai-nilai bersama inilah individu-individu bisa terikat sebagai anggota dari suatu kelompok sosial. Sebagai bagian dari dunia sosial yang dikajinya, atau paling tidak berhubungan dengannya, seorang ilmuwan sosial sudah tentu pula terkait dengan nilai-nilai bersama yang ada di dalamnya.

Karenanya, kalau nilai dan penilaian secara mutlak disingkirkan dalam diskursus ilmu-ilmu sosial, padahal nilai dan penilaian tetap memiliki pengaruh terhadap pandangan ilmiah seorang ilmuwan sosial, maka apa yang akan terjadi kemudian adalah peyembunyian atau pendiaman asumsi-asumsi nilai yang digunakan dengan dalih objektivitas maupun sikap bebas nilai. Akibat yang muncul selanjutnya dari kecenderungan ini adalah ideologisasi ilmu. Sebab, klaim bebas nilai dalam diskursus ilmiah pada dasarnya tidak lain dari monopoli suatu nilai dan penilaian tertentu yang kemudian diberlakukan secara luas, karena diangap bukan lagi suatu nilai atau penilaian.

Menurut Gunnar Myrdal, objektivitas dalam ilmu-ilmu sosial tidak berarti tidak adanya premis-premis nilai yang diandalkan, tetapi bahwa premis-premis nilai tersebut harus bersifat relevan, signifikan, logis, realistis, serta dirumuskan secara eksplisit dan dipertanggungjawabkan secara rasional. Dengan demikian, premis-premis yang melekat di dalam diskursus ilmiah ilmu-ilmu sosial itu bisa terbuka dan diketahui oleh khalayak sehingga bisa didialogkan secara ilmiah-kritis dan dikoreksi jika perlu. Tentu saja, menurut hemat penulis, keterbukaan dan dialog kritis sebagaimana dikemukakan Myrdal tidak saja harus diperlakukan terhadap perumusan metodologi dan penyusunan teori dari ilmu-ilmu sosial yang digunakan, tapi juga berlaku pada aspek axiologinya, yakni implikasi-implikasi yang mungkin muncul dari suatu diskursus ilmiah.[14]

III

Terkait dengan pertautan nilai dan pengetahuan dalam diskursus ilmiah ini, kajian epistemologi yang dilakukan oleh Jurgen Habermas tampaknya bermanfaat untuk dikemukakan di sini. Menurut Habermas, terdapat tiga kegiatan utama yang menentukan bentuk tindakan dan bentuk pengetahuan manusia, yakni: kerja, komunikasi atau interaksi, dan kekuasaan. Kerja dipengaruhi oleh kepentingan yang bersifat teknis, komunikasi atau interaksi dipengaruhi oleh kepentingan yang bersifat praktis, dan kekuasaan dipengaruhi oleh kepentingan yang bersifat emansipatoris. Tiga kepentingan ini menentukan pula proses pembentukan ilmu pengetahuan, yakni ilmu-ilmu empiris-analitis, ilmu-ilmu historis-hermeneutis dan ilmu-ilmu kritis.[15]

Kelompok ilmu empiris-analitis memiliki ciri-ciri sebagai berikut; (1) ada satu sistem referensi bersama yang menentukan arti proposisi-proposisi empiris, peraturan untuk konstruksi suatu teori, maupun peraturan tentang pengujian empiris yang akan dikenakan pada teori bersangkutan (nomologis); (2) ilmu-ilmu ini menelurkan teori-teori yang kemudian dengan bantuan metode deduksi, memungkinkan diturunkannya hipotesa-hipotesa dengan lebih banyak isi empirisnya; (3) hipotesa-hipotesa ini merupakan proposisi tentang korelasi antarvariable (kovarianz) dalam suatu objek yang diamati, yang kemudian dapat pula menghasilkan prognose tertentu; (4) arti tiap prognose terdapat dalam manfaat teknisnya, sebagaimana yang ditentukan oleh aturan-aturan tentang aplikasi suatu teori; (5) kenyataan yang hendak disingkapkan oleh teori-teori empiris-analitis adalah kenyataan yang dipengaruhi oleh kepentingan untuk memperoleh informasi, yang diperlukan untuk mengawasi dan mengembangkan kemampuan teknis manusia dengan bantuan suatu model feed back-monitoring (suatu pengujian empiris akan mentransfer balik konfirmasi atau falsifikasi kepada hipotesa).[16]

Kelompok ilmu historis-hermeneutis memiliki beberapa ciri berikut: (1) jalan untuk mendekati kenyataan bukannya melalui observasi, melainkan melalui pemahaman makna atau arti; (2) pengujian tentang salah-benarnya pemahaman tersebut tidak dilaksanakan melalui pengujian yang direncanakan, melainkan melalui interpretasi, di mana interpretasi yang benar akan meningkatkan intersubjektivitas, sementara interpretasi yang salah akan mendatangkan sangsi; (3) suatu pemahaman hermeneutis selalu merupakan pemahaman berdasarkan pra-pemahaman, di mana pemahaman atas situasi orang lain hanya mungkin tercapai melalui pemahaman atas situasi diri sendiri terlebuh dahulu (pemahaman berarti menciptakan komunikasi antara dua situasi tersebut); (4) komunikasi tersebut akan menjadi semakin intensif apabila situasi yang hendak dipahami oleh pihak yang hendak memahaminya diaplikasikan kepada dirinya sendiri; (5) kepentingan yang ada di sini adalah mempertahankan dan memperluas intersubjektivitas dalam komunikasi di mana norma yang didasarkan pada konsensus tetang tingkah laku yang diakui dan diterima merupakan dasar bagi komuniasi tersebut.[17]

Kelompok ilmu-ilmu kritis memiliki beberapa ciri berikut: (1) menghasilkan pengatahuan nomologis yang diturunkan dari satu sistem referensi yang sama; (2) lebih dari itu, ilmu-ilmu kritis juga meneliti apakah teori-teori yang ada (khususnya theories of action) betul-betul menangkap korelasi tetap yang sungguh-sungguh ada dalam social action dan bukan hanya menunjukan suatu korelasi semu yang dipaksakan secara ideologis. Jika korelasinya hanya bersifat ideologis, maka pada prinsipnya ia bisa berubah; (3) tujuan yang ingin dicapai adalah menguncang kembali lapisan kesadaran yang sudah malas, yang menjadi kondisi bagi munculnya hubungan-hubungan ketergantungan. Ketiga jenis ilmu tersebut masing-masing menghasilkan tiga jenis pengatahuan, yang juga berbeda fungsinya satu sama lain. Ilmu-ilmu empiris-analitis menghasilkan informasi-informasi yang akan memperbesar penguasaan teknis pada manusia. Ilmu-ilmu historis-hermeneutis menghasilkan interpretasi-interpretasi yang memungkinkan adanya suatu orientasi bagi tindakan manusia dalam kehidupan bersama. Sementara ilmu-ilmu kritis menghasilkan analisa yang membebaskan kesadaran manusia dari kungkungan kepercayaan yang didikte oleh ketergantungannya kepada kekuasaan ataupun ketergantungan struktural.[18]

Dengan demikian, dalam kerangka teori kritis Habermasian, semua jenis pengetahuan, termasuk di dalamnya ilmu-ilmu sosial, selalu sudah memiliki kepentingan-kepentingan tertentu yang justeru melatarbelakangi kelahiran ilmu-ilmu tersebut. Dengan kata lain, klaim-klaim tentang kebebasan nilai di dalam pengetahuan ilmiah merupakan suatu klaim yang tidak dapat diterima dan tidak masuk akal.

Menurut hemat penulis, ilmu-ilmu sosial memiliki tingkat keterikatan dengan nilai atau kepentingan yang lebih tinggi dibanding jenis keilmuan lainnya. Sebab, subjek kajian ilmu-ilmu sosial adalah masyarakat manusia di mana nilai dan kepentingan sangat kental. Namun demikian, dalam tahapan-tahapan kerja ilmiah di dalam ilmu-ilmu sosial, setidak-tidaknya perlu diusahakan sebisa mungkin untuk membatasi atau paling tidak mengekspiliskannya secara rasional nilai-nilai yang terkandung di dalam suatu kegiatan ilmiah. Kesadaran kritis tentang kemungkinan terjebak ke dalam suatu nilai inilah sebetulnya yang membedakan antara ilmu dengan ideologi. Jika para praktisi kegiatan ilmiah tidak sadar akan nilai-nilai yang ada di dalamnya, maka ia harus sudah siap untuk tidak disebut lagi sebagai ilmuwan, tapi lebih tepat disebut sebagai ideolog.

 


 

[1]Anthony Giddens, Studies in Social and Political Theory (London: Hutchinson & Co., 1977), h. 31-36.

[2] Ibid., h. 37-39.

[3] Ibid.

[4] Franz Magnis-Suseno, Filsafat Sebagai Ilmu Kritis (Yogyakarta: Kanisius, 1992), h. 163-164.

[5] Anthony Giddens, Studies in Social and Political Theory, h. 89-95.

[6] C. Wright Mills, The Sociological Imagination, (New York: Oxford UP, 1959).

[7] Johannes Muller, “Pembebasan Manusia dari Penderitaan” dalam Peter L. Berger, Piramida Kurban Manusia: Etika Politik dan Perubahan Sosial, (Jakarta: LP3ES, 1982), h. xii.

[8] Ibid.

[9] Ignas Kleden, Sikap Ilmiah dan Kritik Kebudayaan, (Jakarta: LP3ES, 1987), h. 26.

[10] Ibid.

[11] Ibid., h. 27.

[12] Ibid., h. 28.

[13] Ibid., h. 28-29.

[14] Johannes Muller, “Pembebasan Manusia dari Penderitaan” dalam Peter L. Berger, Piramida Kurban Manusia: Etika Politik dan Perubahan Sosial, h. xii.

[15] Tentang hal ini, lih, F. Budi Hardiman, Kritik-Ideologi: Pertautan Pengetahuan dan Kepentingan, (Yogyakarta: Kanisius, 1990).

[16] Ignas Kleden, Sikap Ilmiah dan Kritik Kebudayaan, h. 32-33.

[17] Ibid., h. 33-34.

[18] Ibid.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: