Iqbal Hasanuddin

Sekularisme dan Revitalisasi Islam Publik

Posted by iqbalhasanuddin pada September 26, 2008

Pada awal 1970-an, Nurcholish Madjid mengemukakan konsep sekularisasi sebagai jawaban terhadap proyek politik Masyumi untuk mendirikan sebuah negara Islam yang telah terbukti mengalami kegagalan. Bagi Nurcholish, sekularisasi adalah konsekuensi logis dari konsep tauhid di mana tidak ada sesuatu pun yang sakral dan absolut kecuali Allah. Di luar Dzat Allah, semuanya bersifat profan dan tidak absolut, termasuk bagaimana mengurus sebuah negara. Karenanya, umat Islam tidak boleh terpaku dalam perjuangan untuk mendirikan negara Islam sembari menganggapnya sebagai panggilan agama.

Belakangan, M. Dawam Rahardjo jug tampil dengan gagasan sekularisme sebagai upaya meradikalkan konsep sekularisasi yang dicetuskan Nurcholish Madjid tersebut. Bagi Dawam, sekularisme adalah sebuah keniscayaan karena: pertama, idealisme politik negara Islam atau khilafah Islamiyah merupakan sebuah ilusi, karena keduanya mensyaratkan adanya kekuatan dan kehendak bersama dari seluruh elemen umat Islam dalam sebuah negeri untuk mendirikan negar Islam dan di seluruh dunia Islam untuk mendirikan khilafah Islamiyah. Padahal, hal ini tampaknya sulit terwujud mengingat tidak adanya kesepamahaman dan orientasi bersama umat Islam dalam melihat pentingnya sebuah negara Islam atau khilafah Islamiyah; kedua, secara empiris, negara-negara yang secara formal berdasarkan Islam sama sekali gagal merealisasikan spirit dan nilai-nilai Islam. Di Arab Saudi, misalnya, ajaran Islam tentang keadilan sosial sama sekali tidak tampak dengan masih mewabahnya kemiskinan dan perbudakan.

Tentu saja, gagasan dua orang pemikir Muslim tentang sekularisasi dan sekularisme tersebut kembali dikemukakan di sini tidak dilatarbelakangi oleh sebuah keragu-raguan terhadap eksistensi negara Indonesia yang nyata-nyata sudah sekular. Hal ini sudah secara jelas dan tegas tergambar dalam Pancasila dan UUD 1945 di mana negara tidak menganut agama tertentu, sekalipun agama mayoritas. Di sini, negara bersifat netral terhadap agama-agama yang dipeluk oleh rakyatnya. Selain itu, Pancasila dan UUD 1945 tersebut juga sangat menjunjung tinggi prinsip kebebasan bagi setiap warga negara untuk memeluk suatu agama dan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing.

Alasan utama mengapa konsep sekularisasi dan sekularisme ini perlu dimunculkan kembali adalah karena, pertama, munculnya sebuah kesimpang-siuran dan kesalahpahaman terhadap sekularisasi dan sekularisme di kalangan umat Islam. Bagi umat Islam, sekularisasi dan sekularisme seringkali dipahami sebagai ancaman terhadap eksistensi agama dalam kehidupan publik. Ancaman dimaksud adalah tersingkirnya peran agama dalam masalah-masalah sosial, politik dan ekonomi. Padahal, bagi umat Islam, Islam tidak saja mengajarkan bagimana manusia seharusnya berhubungan dengan Tuhannya (hablum minallah), tapi juga bagimana berhubungan dengan sesama manusia dalam masyarakat (hablum minanas).

Tiga Model Sekularisme

Betulkah sekularisme identik dengan tersingkirnya eksistensi agama dalam kehidupan publik? Untuk menjawab pertanyaan ini, perlu dikemukakan tiga model sekularisme berikut.

Pertama, model Prancis. Di Prancis, sekularisme dikenal dengan istilah laicisme yang berarti bebas dari- dan tidak dipengaruhi oleh agama. Dalam bentuk laicisme ini, sekularisme model Prancis ditandai oleh tersingkingkirnya agama dari kehidupan publik. Karenanya, di Prancis, identitas-identitas yang berbau agama seperti jilbab dan kalung salib tidak diperkenankan untuk dibawa ke ruang-ruang publik. Dalam hal ini, sekularisme Prancis sangat keras terhadap agama.

Kedua, model Amerika Serikat (AS). Berbeda dengan Prancis, sekularisme model AS justru sangat ramah terhadap agama. Di AS, negara menjamin prinsip kebebasan beragama bagi seluruh warganya. Karenanya, agama-agama dapat berkembang secara pesat, termasuk Islam. Bahkan, dalam sekularisme model AS ini, Islam telah berkembang menjadi agama terbesar ketiga setelah Kristen dan Katolik.

Ketiga, model Kanada. Di Kanada, sekularisme dikawinkan dengan multikulturalisme yang ditandai oleh prinsip affirmative action terhadap kelompok-kelompok minoritas. Di sini, sekularisme tidak saja ramah terhadap agama, namun lebih dari itu, negara memberikan bantuan-bantuan terhadap agama-agama minoritas.

Berdasarkan tiga model sekularisme tersebut, bisa dikatakan bahwa sekularisme tidak identik dengan tersingkirnya eksistensi agama dari kehidupan publik. Kalau mengacu kepada sekularisme Prancis, jawabannya ya. Sementara jika mengacu kepada sekularisme AS, apalagi Kanada, maka jawabannya tidak.

Bagaimana dengan Indonesia? Di Indonesia, model sekularismenya sebenarnya hampir mirip dengan model Kanada. Hal ini dapat dibuktikan dengan keberadaan Departemen Agama yang bertugas untuk membantu dan memfasilitasi warga negara dalam menjalankan ajaran-ajaran agamanya. Hanya saja, kalau di Kanada, negara memberikan banyak bantuan kepada agama-agama minoritas, maka di Indonesia, Departemen Agama justru lebih banyak memfasilitasi agama Islam sebagai kelompok mayoritas.

Karena kurang memiliki keberpihakan kepada kelompok agama minoritas, sekularisme di Indonesia berpotensi melahirkan pelanggaran terhadap prinsip kebebasan dan pluralisme agama. Hal ini terbukti tatkala negara tidak mampu memberikan perlindungan terhadap jemaah Ahmadiyah dan kelompok Lia “Eden” yang hak-hak sipil keagamaannya diganggu oleh kalangan yang mengatasnamakan Islam. Karenanya, sekularisme di Indonesia sejatinya diimplementasikan secara bersamaan dengan prinsip kebebasan dan pluralisme agama. Sebab, dengan tambahan dua prinsip tersebut, sekularisme akan mampu menciptakan keadilan di antara agama-agama yang dipeluk oleh setiap warga negara di Indonesia.

Islam Publik dalamTatanan Negara Sekular

Kalau dalam tatanan negara sekular agama masih tetap bisa memainkan peranan, bagaimana seharusnya agama berperan? Kalau bukan memperjuangkan berdirinya sebuah negara Islam, bagaimana seharusnya umat Islam berkiprah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia?

Menurut hemat saya, umat Islam di Indonesia tidak sepenuhnya bisa memahami dua pertanyaan ini, apalagi menjawabnya.

Pertama, Muhamadiyah dan NU ikut terlibat dalam Musyawarah Nasional MUI yang mengeluarkan 11 fatwa, beberapa di antaranya tentang pengharaman sekularisme, liberalisme dan pluralisme, selain pelabelan sesat terhadap Jemaah Ahmadiyah. Kedua, dua organisasi Islam tersebut nyata-nyata memberikan dukungan terhadap usaha-usaha revisi SKB 2 Menteri 1969 dan pembahasan RUU Anti-Pornografi dan Pornoaksi yang disinyalir oleh banyak pihak akan mengancam karakter dasar bangsa Indonesia yang dicirikan oleh semangat Bhineka Tunggal Ika. Ketiga, mereka juga diam saja tanpa punya sikap yang jelas dan tegas terhadap gerakan-gerakan Islam yang menggunakan kekekerasan sebagai alat perjuangannya.

Tentu saja, kondisi seperti ini sangat memprihatinkan mengingat sampai tahun 2002 Muhamadiyah dan NU masih dikenal sebagai organisasi Islam yang memiliki orientasi kuat terhadap sekularisme. Hal ini terbukti dengan surat penandatanganan Muhamadiyah dan NU yang menolak implementasi syariah Islam dalam konstitusi Indonesia melalui proses amandemen UUD 1945 untuk kembali kepada “Piagam Jakarta.”

Perubahan orientasi ini besar kemungkinan disebabkan oleh posisi strategis Muhamadiyah dan NU secara politis. Kita tahu bahwa berkat popularitas yang diraih ketika menjabat sebagai pemimpin dua organisasi ini, Amien Rais berhasil menduduki jabatan MPR-RI dan Gus Dur terpilih sebagai Presiden RI. Karenanya, tak heran jika Din Syamsudin yang dikenal sebagai politisi kawakan sejak zaman Orde Baru tampak berusaha memanfaatkan Muhamadiyah sebagai batu loncatan untuk mencapai tujuan-tujuan politik di masa depan, yakni Pemilu 2009. Hal yang sama juga terjadi pada NU karena Hasyim Muzadi juga sangat dikenal sebagai figur yang lebih memiliki orientasi politik ketimbang orientasi keumatan. Hal ini sangat tampak tatkala ia mencoba memanfaatkan NU sebagai kendaraan politik untuk meraih posisi wakil presiden ketika berpasangan dengan Megawati pada Pemulu 2004 lalu. Hal ini tidak mustahil kembali ia lakukan pada Pemilu 2009 dengan persiapan yang lebih matang dari sekarang tentunya.

Namun demikian, Amin Rais dan Gus Dur meraih popularitas yang begitu tinggi karena keberhasilan keduanya dalam memperjuangkan demokrasi serta kepentingan-kepentingan bersama lainnya yang lebih berorientasi kebangsaan. Ketika itu, dua orang demokrat ini telah berhasil memposisikan gerakan Muhamadiyah dan NU sebagai manifestasi dari Islam publik. Dengan kata lain, gerakan Islam yang mereka usung tampil di ruang publik tidak dengan wajah sektarian dan kepentingan-kepentingan primordialnya, namun muncul dengan bahasa-bahasa publik guna memperjuangkan kepentingan-kepentingan bersama seluruh warga negara. Dalam hal ini, di bawah kepemimpinan Amin Rais dan Gus Dur, dua organisasi Muslim ini telah berhasil menjadi—apa yang oleh Jose Casanova disebut sebagai—“agama publik” yang mampu menghidupkan modal sosial keagamaan demi tujuan-tujuan publik dalam sebuah tatanan kenegaraan sekuler.

Kini, di bawah kepemimpinan Din Syamsudin dan Hasyim Muzadi, Muhamadiyah dan NU tidak lagi mampu memposisikan dirinya sebagai Islam publik, melainkan Islam yang sektarian dan tidak memiliki wawasan kebangsaan. Selain itu, Muhamadiyah dan NU saat ini telah berubah menjadi kendaraan politik semata demi memuluskan ambisi-ambisi pribadi para pemimpinnya. Padahal, dengan kondisi seperti ini, Din dan Hasyim sesungguhnya tidak akan meraih popularitas seperti Amin dan Gus Dur. Sebab, popularitas yang Din dan Hasyim terima hanya datang dari kalangan Islam tertentu yang sangat terbatas, bukan dari seluruh elemen bangsa ini yang aspirasinya merasa terwakili dan terartikulasikan. Dengan kata lain, selain akan gagal mencapai ambisi politiknya, Din Syamsudin dan Hasyim Muzadi juga bertanggung jawab atas hilangnya karakter Islam publik yang sebelumnya dimiliki Muhamadiyah dan NU pada masa Amin Rais dan Gus Dur.

Menurut hemat saya, karakter Islam publik harus dikembalikan kepada Muhamadiyah dan NU. Justru hanya dengan menjadi Islam publik lah Muhamadiyah dan NU akan mampu merealisasikan spirit Islam sebagai rahmatan lil alamin, bukan sekedar alat bagi kepentingan-kepentingan politik sesaat para pemimpinnya. Kalau pada masa Amin Rais dan Gus Dur, wacana publik yang diusung oleh Muhamadiyah dan NU adalah demokrasi, maka kini berbagai wacana publik lainnya bisa dimunculkan ke permukaan seperti pemberantasan korupsi, woman tracfiking, pengentasan kemiskinan dan lain-lain. Semua elemen progresif di dua organisasi Islam ini harus saling bahu-membahu untuk mengambalikan Muhamadiyah dan NU menjadi Islam publik. Dengan menjadi Islam publik, maka Muhamadiyah dan NU akan kembali menjadi eksemplar agama publik yang tumbuh dan berkembang dalam model sekularisme yang ada di Indonesia.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: