Iqbal Hasanuddin

Neo-Kantianisme dalam Pemikiran M. Dawam Rahardjo

Posted by iqbalhasanuddin pada September 26, 2008

Demi Toleransi, Demi Pluralisme. Demikian judul sebuah buku yang diluncurkan pada Jumat, 4 Mei 2007 di Universitas Paramadina, Jakarta. Buku bunga rampai ini menyajikan tulisan-tulisan dari beberapa orang yang tidak terlalu asing bagi publik Indonesia. Mereka adalah A. Syafi’i Ma’arif, BJ. Habibie, Djohan Effendi, Utomo Dananjaya, Komaruddin Hidayat, Soetrisno Bachir, Didik J. Rachbini, Nono Anwar Makarim, Dhaniel Dhakidae, Vedy R. Hadiz, Budhi Munawar Rachman, Fachry Ali, Siti Musdah Mulia, Franz Magis-Susesno, Ulil Abshar Abdalla, F. Budi Hardiman, dan lain-lain. Semua tulisan ini didedikasikan untuk menyambut ulang tahun Muhammad Dawam Rahardjo (MDR) yang ke-65.

Namun demikian, patut disayangkan bahwa buku terbitan Yayasan Paramadina yang dieditori oleh Ihsan Ali-Fauzi, Syafiq Hasyim dan J.H. Lamardi ini tampaknya kurang memberikan perhatian pada gagasan-gagasan mutakhir MDR seputar diskursus sekularisme, liberalisme dan pluralisme beserta asumsi-asumsi filosofis yang melatarbelakanginya. Memang, dalam karya-karya terdahulu yang tertuang dalam jurnal Ulumul Qur’an dan buku Ensiklopedi al-Qur’an, MDR sudah memberikan pijakan awal bagi tiga diskursus tersebut. Hanya saja, pemikiran MDR yang sudah mencapai tahap kematangan dan formulasi yang sempurna justru tidak terekam dalam buku bunga rampai ini. Karenanya, tulisan ini bermaksud memotret gagasan mutakhir MDR tentang sekularisme, liberalisme dan pluralisme tersebut dalam kerangka filsafat neo-Kantian.

Kritik dan Rasionalitas

Tidak berlebihan kiranya jika berbagai upaya ijtihad atau pembaharuan pemikiran Islam yang dilakukan MDR selama ini membuat dirinya pantas dimasukan ke dalam jajaran para pemikir neo-Kantian. Sebagaimana lazim diketahui, Immanuel Kant adalah filsuf Jerman terkemuka yang dalam berbagai karya filosofisnya berusaha untuk menubuatkan Pencerahan atau Aufklarung yang berdasarkan definisi Kant sendiri berarti: “pembebasan manusia dari ketidakdewasaan yang diciptakannya sendiri. Ketidakdewasaan adalah ketidakmampuan manusia untuk memakai pengertiannya tanpa pengarahan orang lain. Diciptakan sendiri berarti bahwa ketidakmatangan ini tidak disebabkan oleh kekurangan dalam akal budi, melainkan dalam kurangnya ketegasan dan keberanian untuk memakainya tanpa pengarahan dari orang lain. Sapere aude! Beranilah memakai akal budimu sendiri.”

Dalam berbagai tulisan dan ceramahnya yang dikemukakan belakangan ini, MDR sering kali mengatakan bahwa umat Islam Indonesia kontemporer tengah mengalami krisis rasionalitas. Menurut MDR, krisis rasionalitas dimaksud adalah krisis nalar atau krisis epistemologi keagamaan yang tidak lagi sanggup merespon secara tepat dan proporsional masalah-masalah aktual yang dihadapi oleh umat Islam dalam konteks keindonesiaan dan kemoderenan. Dalam hal ini, umat Islam di Indonesia tidak bisa memilah secara kritis antara teks-teks keagamaan dan maksud-maksud pewahyuan yang menjadi elan vital dari kemunculan Islam pada satu sisi, dengan realitas historis yang senantiasa berkembang di lain sisi. Maka, tak heran jika kemudian umat Islam di Indonesia tidak mampu memberikan respon aktual terhadap persoalan-persoalan kontemporer.

Dalam pemikiran Islam, krisis rasionalitas ini terjadi karena rasio begitu saja disubordinasikan di bawah teks-teks keagamaan. Hal ini merupakan warisan dari paradigma pemikiran Islam skolastik, yang anti-rasionalitas, bernuansa teosentris serta disemangati oleh pendekatan harfiyah dan fiqhiyah dalam memahami al-Qur’an dan al-sunnah, dalam melihat dan menyikapi setiap masalah yang muncul. Paradigma seperti ini akan senantiasa membutakan mata umat Islam terhadap gerak realitas yang terus berubah dari masa ke masa. Akibatnya, dalam menghadapi setiap masalah yang ada, umat Islam akan selalu berpaling kepada teks-teks kitab suci untuk mencari jawabannya. Padahal, menurut MDR, al-Qur’an dan al-sunnah adalah diskursus keagamaan yang dimunculkan untuk merespon masalah-masalah masyarakat Arab pada abad k-7.

Pada titik ini, ajakan MDR kepada umat Islam di Indonesia untuk melakukan pembaharuan dan kritik pemikiran Islam tidak lain dari pantulan gema seruan Immanuel Kant untuk berani memakai akal budi, menggunakan rasionalitas: Sapere Aude! Menurut MDR, tujuan utama proyek kritik pemikiran Islam adalah upaya membebaskan diri dari oritarianisme agama berbentuk ortodoksi pemikiran Islam di bidang fiqih, kalam, filsafat dan tasawuf yang menghegemoni dan mendominasi keberagamaan umat Islam. Kritik ini sangat diperlukan karena saat ini terdapat premis yang diyakini secara umum di kalangan umat Islam bahwa wacana hegemonik itu seolah-olah telah mencapai kebenaran akhir dan karena itu merupakan—meminjam istilah Francis Fukuyama—the end of history, yaitu puncak dan akhir dari evolusi premikiran keagamaan dalam Islam. Persepsi mengenai hal ini juga tercermin dalam pandangan “pintu ijtihad telah tertutup” yang melahirkan sikap taqlid.

Dengan demikian, tujuan akhir dari proyek kritik pemikiran Islam adalah munculnya otonomi rasio guna menyikapi masalah-masalah kontemporer, seperti demokrasi, hak-hak asasi manusia, kesetaraan jender, kesetaraan agama-agama dan hubungan antar- agama. Di sini, rasio menjadi otonom karena tidak lagi terikat pada paradigma lama dan tidak terikat pula pada teks yang tidak berubah dan tidak bisa diubah itu. Bagi MDR sendiri, penggunaan rasio secara otonom sama sekali tidak bertentangan dengan spirit agama, karena akal budi manusia merupakan anugerah yang diberikan Tuhan untuk merumuskan solusi terhadap masalah-masalah kontemporer tersebut. Bahkan, Tuhan dan Rasul-Nya justru memberikan perintah kepada umat Islam guna menggunakan akal pikiran seoptimal mungkin.

Otonomi dan Kebebasan

Dalam filsafat Kantian, kepercayaan terhadap penggunaan rasionalitas sangat terkait erat dengan konsep otonomi dan kebebasan manusia. Dalam risalah bertajuk Idea for a universal history from a cosmopolitan point of view, Immanuel Kant mengatakan bahwa “semua bakat alamiah dari setiap mahluk ditakdirkan untuk berkembang sepenuh-penuhnya menuju tujuan kodratnya.” Kemudian, Kant melanjutkan tulisannya: “Pada manusia (sebagai satu-satunya makhluk berakal budi di atas bumi) bakat-bakat alamiah tersebut, yang diarahkan kepada penggunaan akal-budi, akan berkembang sepenuh-penuhnya dalam jenis, dan bukannya dalam setiap diri seorang individu.” Dalam risalah ini, Kant tampak jelas berupaya meradikalisasi cita-cita humanisme Renaissance: humanitas expleta et eloquens (kemanusiaan yang penuh dan sanggup mengungkapkan diri). Bagi Kant, setiap manusia tidak boleh dijadikan alat untuk tujuan-tujuan lain, tetapi harus dijadikan tujuan pada dirinya.

Berpijak dalam terang humanisme Kantian ini, MDR berpandangan bahwa konsep otonomi dan kebebasan manusia secara gamblang termaktub dalam prinsip hak-hak asasi manusia (HAM) yang sudah diakui keberadaannya melalui sebuah deklarasi internasional. Di Indonesia sendiri, Undang-undang Dasar (UUD) 1945 telah mengakui nilai-nilai HAM sebagai bagian integral dari hak-hak sipil (civil rights) warga negara yang di antaranya, ialah: hak-hak politik untuk memilih dan dipilih; hak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan sesuai dengan kemanusiaan, paling tidak hak-hak dasarnya, yaitu akses terhadap kebutuhan pokok, seperti pangan, sandang papan, kesehatan dan pendidikan yang merupakan freedom from want; hak terhadap kebutuhan keamanan (freedom from fear), kebebasan berpendapat dan kebebasan beragama (freedom of spech and expresion).

Dalam kerangka konsep otonomi dan kebebasan manusia Kantian inilah, kita sebenarnya dapat memahami rumusan trilogi MDR seputar diskursus sekularisme, liberalisme dan pluralisme. Menurut MDR, konsep otonomi manusia dalam kehidupan beragama pertama-tama harus diletakan pada lokus akidah dan keimanan, karena keduanya merupakan masalah individual. Penempatan iman dan akidah kepada otoritas setiap individu dengan sendirinya akan menciptakan kebebasan beragama. Pengembalian iman dan akidah kepada otoritas individu yang otonom inilah yang dijadikan dasar pemikiran dalam prinsip liberalisme. Hal ini berbeda, misalnya, dengan masalah negara dan masyarakat yang termasuk ke dalam wilayah publik, yang karennya harus dibahas secara rasional dan demokratis.

Selanjutnya, seperti juga diyakini oleh John Rawls, penulis buku A Theory of Justice dan Political Liberalism yang juga termasuk dalam jajaran pemikir politik berhaluan neo-Kantian, MDR berkeyakinan bahwa konsekuensi logis dari konsep otonomi iman dan akidah bagi setiap individu yang melahirkan konsep kebebasan beragama adalah lahirnya pluralitas pandangan dan ekspresi keberagamaan. Karenanya, cara yang paling masuk akal dalam menyikapi pluralitas ini adalah prinsip pluralisme. Tentu saja, istilah pluralisme di sini tidak boleh disamakan secara serampangan dengan indiferentisme, yakni paham yang menganggap bahwa semua agama itu sama saja. Sebaliknya, prinsip pluralisme justru berasumsi bahwa setiap agama, bahkan semua penghayatan individual terhadap agama, memiliki keunikannya sendiri-sendiri yang harus dihargai. Karena itu, bisa dikatakan bahwa seorang liberal sejati yang menghargai otonomi dan kebebasan individu dalam beragama sudah pasti juga akan menjadi seorang pluralis.

Hanya saja, kata MDR, prinsip liberalisme dan pluralisme dalam kehidupan beragama tersebut juga tidak akan terwujud dengan baik jika negara sebagai organisasi kekuasaan didasarkan pada satu agama tertentu dalam bentuk tatanan teokrasi. Karenanya, prinsip lain yang juga harus ditegakan guna mewujudkan otonomi dan kebebasan manusia adalah sekularisme, yakni pemisahan antara agama dengan negara. Pemisahan ini mutlak harus dilakukan agar tidak terjadi dominasi dan hegemoni negara terhadap agama. Dalam hal ini, MDR tidak mengartikan sekularisme sebagai paham anti-agama yang mengarah kepada ateisme, melainkan menyamakan sekularisme dengan konsep teori sosial tentang sekularisasi dan diferensiasi peran agama dalam kehidupan sosial.

Demikianlah, dalam bidang pemikiran teoritis dan praktis, M. Dawam Raharjo adalah seorang pemikir neo-Kantian sejati yang berdiri sejajar dengan orang-orang seperti Jurgen Habermas dan John Rawls. Sebagai neo-Kantian, mereka terobsesi untuk menciptakan tatatan sosial dan politik yang adil, yakni tatanan yang menghargai manusia sebagai mahluk yang bebas dan otonom. Dalam bidang pemikiran teoritis, para neo-Kantian ini juga senantiasa percaya terhadap prinsip kebebasan dan otonomi rasio, meskipun mereka menolak asumsi-asumsi metafisik dari Immanuel Kant. Tapi yang pasti, baik Habermas, Rawls maupun Dawam Rahardjo tidak akan pernah menolak untuk senantiasa menubuatkan kepada setiap manusia guna berani menggunakan akal budinya sendiri secara optimal tanpa harus takut pada apapun. Sapere Aude!

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: