Iqbal Hasanuddin

Berkah Demokrasi buat PKS

Posted by iqbalhasanuddin pada September 26, 2008

Dalam beberapa tahun ini, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tampil sebagai partai politik yang mengagumkan sekaligus mengkhawatirkan banyak pihak. PKS dikagumi karena keberhasilan memperoleh dukungan suara yang cukup signifikan pada Pemilihan Umum 2004 dan memenangi banyak Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). PKS dikhawatirkan karena komitmen mereka terhadap Islam sebagai basis ideologi partai. Jika berkuasa, PKS dikhawatirkan akan menghancurkan sistem politik demokrasi dan mendirikan negara Islam.

Apakah kekhawatiran semacam ini bisa dibenarkan? Bagaimanakah kita seharusnya menilai keberadaan partai politik agama dalam sistem politik demokrasi? Apakah partai politik agama merupakan penghambat demokrasi, atau justeru memberikan kontribusi positif? Meskipun partai agama seperti PKS bisa saja akan mendirikan negara agama jika berkuasa, tapi bukankah kesediannya untuk terlibat dalam sistem demokrasi menunjukan adanya kecenderungan moderat dalam partai ini?

Adalah kesimpulan dari penelitian Robert Kaplan di Afrika yang sering dirujuk sebagai argumen untuk menunjukan bahwa demokrasi akan gagal bila partai-partai politik yang terlibat di dalamnya didasarkan pada agama (dan juga suku atau etnik). Bagi Kaplan, partai politik agama tidak bisa menerima kekalahan. Padahal, kekalahan adalah satu kemungkinan yang harus diterima oleh siapa saja yang terlibat dalam kontestasi demokrasi.

Namun, apa yang tampaknya ingin dikatakan Kaplan bukanlah tentang kegagalan demokrasi karena keberadaan partai politik agama. Tapi, Kaplan sebenarnya menyoroti relasi antara segregasi sosiologis yang berbanding lurus dengan kontestasi politik. Di sini, partai-partai politik agama merupakan ekspresi total dari komunitas-komunitas keagamaan di dalam suatu masyarakat. Karenanya, kekalahan dalam dunia politik kemudian selalu diartikan sebagai kekalahan agama.

Di Indonesia, apa yang dikatakan Kaplan tersebut tentu saja tidak terjadi. PKS bukan satu-satunya partai yang menjadi penyalur aspirasi umat Islam. Selain PKS, masih ada partai-partai Islam lainnya semisal Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), serta dalam kadar tertentu Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Bahkan, Golongan Karya (Golkar) dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), yang tidak menjadikan agama sebagai basis ideologi partai mereka, konstituen utamanya tetaplah umat Islam.

Secara teoritis, sebagaimana diyakini Seymour M. Lipset dan Stein Rokkan, pada umumnya perbedaan struktur sosial di setiap masyarakat tidak secara otomatis diterjemahkan menjadi perbedaan identitas dan organisasi politik secara signifikan. Sebaliknya, keberadaan partai-partai politik lah yang justeru menjadi pemicu proses terbentuknya “pembelahan politik” (political cleavages) melalui mobilisasi sosial guna mencapai kepentingan partai politik tersebut. Di banyak negara, termasuk di Indoensia, hal inilah yang tampaknya terjadi, sehingga argumen Kaplan tidak relevan guna dijadikan dasar untuk mengkhawatirkan acaman PKS terhadap demokrasi.

Terkait kontribusi partai politik agama terhadap demokrasi, hasil penelitian Stathis N. Kalyvas tentang partai-partai Kristen Demokrat di Eropa sangat menarik untuk dikemukakan. Menurut Kalyvas, para pelaku politik keagamaan ternyata tidak hanya diikat oleh keyakinan ideologi keagamaan mereka, tapi juga oleh perhitungan untung-rugi dalam usaha mencapai atau mempertahankan kekuasaan. Karena berorientasi pada kekuasaan, partai-partai ini berupaya memoderatkan posisi politik mereka dalam rangka mendapatkan banyak dukungan suara rakyat. Sebab, mereka sadar bahwa mayoritas massa pemilih lebih menyukai posisi politik moderat ketimbang yang terlalu ekstrem.

Bagi Kalyvas, kemauan dan kemampuan untuk menjadi moderat merupakan potensi yang bisa diberikan partai politik agama kepada demokrasi. Demikian, kemenangan Christlich Demokratische Union Deutschlands-Cristlich Soziale Union di Jerman pada 2005 dan Christem-Democratisch en Vlaams di Belgia pada 2007 (serta tentunya partai Kristen yang senantiasa berkuasa di Italia) tidak menjadi tanda akan dihapuskanya demokrasi di negara-negara tersebut. Sebaliknya, partai-partai Kristen ini bersama partai-partai lainnya yang berhaluan liberal dan sosialis telah memberikan sumbangan bagi tegaknya demokrasi liberal di negara-negara Eropa.

Bagaimana dengan PKS? Gejala moderasi tampaknya sedang terjadi di tubuh PKS. Sejauh ini, PKS telah menunjukan kemauannya untuk mengikuti seluruh prosedur demokrasi. PKS juga tidak eksplisit menampilkan agenda-agenda politik yang berorientasi pada pendirian negara Islam. Pada tahun 2000 misalnya, di saat partai-partai Islam lain bersemangat memperjuangkan pencantuman kembali “tujuh kata” dari Piagam Jakarta dalam proses amendemen UUD 1945, PKS justeru tidak mau terlibat di dalam arus itu. PKS juga tidak melakukan formalisasi syariat Islam setelah menjadi pemenang di dalam Pilkada di Depok dan Bekasi. Belakangan, PKS juga menyatakan diri sebagai partai politik yang sangat menghargai pluralitas bangsa Indonesia.

Bagi banyak pihak, tindak-tanduk politik PKS ini lebih merupakan perilaku taqiyyah (berpura-pura) agar mendapatkan dukungan untuk menjadi pemenang dalam Pemilu dan berkuasa. Namun, ketika berkuasa, PKS dianggap akan memperlihatkan wajah aslinya dengan menjadikan Indonesia sebagai negara Islam. Tentu saja, penilaian seperti ini wajar saja, karena memang betapapun telah menunjukan agenda-agenda politik yang moderat, PKS tetap saja merupakan partai Islam. Karenanya, ujian sesungguhnya untuk melihat komitmen PKS terhadap demokrasi akan terjadi tatkala partai ini menjadi pemenang pemilu dan berkuasa. Kalau ini masalahnya, waktulah yang akan membuktikannya.

Namun, satu hal yang patut diapresiasi adalah kesediaan PKS untuk menjadi moderat serta mengikuti aturan main demokrasi. Jika ingin jadi pemenang dalam kontestasi demokrasi, maka PKS dipaksa melakukan reinterpretasi terhadap Islam yang menjadi basis ideologi partainya. Atau, setidak-tidaknya, PKS dituntut untuk melakukan berbagai negosiasi politik dengan partai politik lainnya, serta mengakomodir rakyat pemilih di Indonesia yang pada umumnya tidak menyukai posisi politik yang ekstrem.

Pada titik ini bisa dikatakan bahwa demokrasi akan menjadi berkah tersendiri buat PKS. Melalui praktik berdemokrasi, PKS memiliki kesempatan untuk mendapat dukungan politik dalam Pemilu untuk kemudian berkuasa. Di dalam demokrasi pula PKS bisa belajar untuk melahirkan kader-kader Muslim-demokrat. Sebab, kalaupun PKS tetap dinilai sebagai ancaman, bukankah sistem demokrasi—sebagaimana diyakini oleh banyak teoritikus demokrasi—memiliki kekuatan sedemikian rupa untuk meluluhkan elemen-elemen anti-demokrasi yang ada di dalamnya?


Satu Tanggapan to “Berkah Demokrasi buat PKS”

  1. Ajaran said

    Gw setuju dengan tindakan PKS ini, bahkan kini PKS menjalin harmoni yang manis sekali dengan PDIP, gk salah toh? Yang penting adalah suara!
    Tidak perlu berbaju sempit lagi,sekarang era nya buka-buka an. Masalah akidah belakangan, itu bisa diatur di majelis2 taklim setempat

    GO PKS!

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: