Iqbal Hasanuddin

Teori Keadilan Menurut John Rawls:Telaah atas Buku A Theory of Justice

Posted by iqbalhasanuddin pada Desember 9, 2008

Abstraksi:

Buku A Theory of Justice yang ditulis oleh John Rawls pada 1971 merupakan tonggak baru dalam sejarah pemikiran politik. Pasca-eranya David Hume, Immanuel Kant dan John Stuart Mill, tidak lagi muncul inovasi berarti dalam pemikiran politik. Dengan kemunculan buku A Theory of Justice tersebut, Rawls tidak saja berhasil melakukan revitalisasi atas pemikiran-pemikiran Hume, Kant dan Mill, tapi lebih dari itu ia mampu membuat kreasi yang orisinal dalam memperluas dasar-dasar liberalisme serta membangun bentuk yang canggih dari teori pilihan rasional (rational choice theory) dengan melampaui basis konvensionalnya dalam argumen-argumen para pemikir Pencerahan tersebut. Bahkan, melalui teori keadilan yang dirumuskannya, Rawls telah berhasil mendobrak dominasi para pemikir Marxis ihwal konsep kesamaan (equality). Di tangan Rawls, keadilan berarti gabungan antara konsep kebebasan (liberalisme) dan kesamaan (Marxisme). Karenanya, tak heran jika teori keadilan Rawlsian seringkali disebut juga dengan istilah teori ‘kesamaan-liberal’.

Kata-kata Kunci:

(1) Ekuilibrium Reflektif (reflective equilibrium); (2) Keadilan sebagai ‘Fairness’ (justice as fairness); (3) Prinsip Persamaan (equal principle); (4) Prinsip Perbedaan (difference principle); (5) Rasa Keadilan (sense of justice); (6) Posisi Asal (original position); (7) Cadar Ketidaktahuan (veil of ignorence).

1. TUJUAN

Tujuan utama Rawls dalam ATheory of Justice adalah menawarkan sebuah teori keadilan alternatif yang lebih unggul serta mampu mengoreksi kekurangan-kekurangan teori keadilan yang sudah ada, khususnya utilitarianisme dan intuisionisme.

Bagi Rawls, utilitarianisme memiliki kekurangan karena: pertama, mengidentikan keadilan sosial dengan keadilan individual; dan kedua, bercorak teolologis. Menurut Rawls, utilitarianisme memahami keadilan sebagai “kebahagiaan terbesar bagi semua atau setidaknya bagi sebanyak mungkin orang” (the greatest hapiness of the greatest numbers). Dalam hal ini, kata Rawls, utilitarianisme tidak mempedulikan, kecuali tidak langsung, bagaimana total kebahagiaan itu didistribusikan di antara individu, serta ia juga tidak peduli bagaimana satu orang mendistribusikan kebahagiannya pada setiap kurun waktu yang berbeda. Dengan kata lain, utilitarianisme gagal merumuskan keadilan karena telah menustifikasi pengorbanan terpaksan individu untuk kepentingan masyarakat. Selain itu, utilitarianisme juga gagal sebagai teori moral karena bercorak teleologis, yakni: lebih memprioritaskan manfaat atau utility (the good) ketimbang kewajiban. Padahal, kata Rawls, konsep keadilan sosial tidak ada sangkut-pautnya dengan konsep kebaikan berupa rasa iba, belas kasihan dan sebagainya. Sebab keadilan sosial lebih terkait dengan masalah struktur dasar masyarakat dalam menetapkan beban dan kewajiban individu dalam suatu kerja sama sosial. Dalam kerangka inilah sebenarnya teori keadilan Rawlsian bisa dikategorikan sebagai bagian dari pandangan “deontologi moral” sebagai lawan dari “teleologi moral”.

Terkait dengan intuisionisme, Rawls menganggap teori tersebut mustahil dapat menjadi alternatif bagi utilitarianisme. Sebab: pertama, intuisionisme terdiri atas pluralitas prinsip utama yang mungkin saling berkonflik; dan kedua, intuisionisme tidak memiliki metode eksplisit serta tidak memiliki aturan prioritas yang dapat digunakan untuk menimbang-nimbang antara prinsip satu dengan lainnya sehingga keputusan diserahkan kepada intuisi kita masing-masing. Di sini, keputusan intuisi sangat dipengaruhi dan diwarnai oleh situasi dan sudut pandang, kepentingan dan harapan, bahkan adat-istiadat.

Sebagai alternatif, baik atas utilitarianisme maupun intuisionisme, Rawls beranggapan bahwa teori keadilan yang dirumuskannya lebih ungggul dari keduanya karena bertitik-tolak dari sebuah justifikasi yang ia sebut sebagai “ekuilibrium reflektif” (reflective equilibrium), yakni titik-temu antara keyakinan intuitif kita dan konstruksi teoritis yang kita bangun. Dengan kata lain, dalam titik “ekuilibrium reflektif” tersebut, dicapai suatu keseimbangan: keyakinan intuitif mendapat pembenaran teoritik, kerangka teoritis mendapatkan landasan keyakinan intuitif. Dengan pendasaran tersebut, Rawls kemudian mengklaim bahwa teori keadilannya mampu mengkoreksi sekaligus melampaui teori-teori moral lainnya, sebab: pada satu sisi, dapat memenuhi suatu keyakinan intuitif berupa rasa keadilan (sense of justice); serta di lain sisi, berifat rasional karena didasarkan pada sebuah argumen teoritik berupa argumen kontrak sosial dalam rumusan yang ia sebut sebagai “posisi asal” (original position).

2. DUA PRINSIP KEADILAN

Teori keadilan Rawls dikembangkan dari dua ide fundamental: (1) masyarakat sebagai sistem kerja sama sosial yang berkesinambungan dari satu generasi ke generasi berikutnya; (2) manusia sebagai makhluk moral. Bagaimana bentuk kerja sama yang fair itu? Apa syarat-syaratnya? Menurut Rawls, suatu konsepsi keadilan sosial harus dipandang sebagai instansi pertama, standar dari mana aspek distributif struktur dasar masyarakat dinilai.[1] Konsepsi seperti itu haruslah menetapkan cara menempatkan hak-hak dan kewajiban di dalam lembaga-lembaga dasar masyarakat, serta caranya menetapkan pendistribusian yang pas berbagai nikmat dan beban dari kerja sama sosial.[2] Pandangan ini dituangkan Rawls dalam konsepsi umum keadilan intuitif berikut:

Semua nikmat primer—kemerdekaan dan kesempatan, pendapatan dan kekayaan, dan dasar-dasar kehormatan diri—harus dibagikan secara sama (equally), pembagian tak sama (unequal) sebagian atau seluruh nikmat tersebut hanya apabila menguntungkan semua pihak.[3]

Konsep umum di atas menampilkan unsur-unsur pokok keadilan sosial Rawls. Bahwa (1) prinsip pokok keadilan sosial adalah equality atau kesamaan; yaitu: (2) kesamaan dalam distribusi; atas (3) nikmat-nikmat primer (primary goods); namun (4) ketidaksamaan (inequalities) dapat ditoleransi sejauh menguntungkan semua pihak. Dalam konsepsi umum ini, tampak bahwa teori keadilan Rawls mencakup dua sisi dari masalah keadilan: kesamaan (equality) dan ketidaksamaan (inequality). Di satu sisi, keadilan sosial adalah penerapan prinsip kesamaan dalam masalah distribusi nikmat-nikmat primer. Sementara di lain sisi, diakui, ketidaksamaan dapat ditoleransi sejauh hal itu menguntungkan semua, terutama golongan yang tertinggal.

Pada titik ini, konsepsi umum teori keadilan Rawls tampak sudah cukup gamblang. Namun demikian, kalau dicermati lebih dalam, masih terdapat beberapa persoalan yang masih mengambang. Misalnya, konsepsi tersebut belum menjelaskan sejauh apa batas-batas ketimpangan yang diperbolehkan itu? Seandainya dihadapkan pada pilihan antara kebebasan dan kemakmuran ekonomi, manakah yang harus diprioritaskan? Jika sebuah perusahaan menaikan gaji para pegawainya 100%, maka keputusan tersebut tentu menguntukan semua (prinsip equality). Hanya saja, bukankah keputusan tersebut berakibat pada makin besarnya perbedaan tingkat penghasilan antara pegawai tingkat bawah dengan pegawai tingkat atas (inequality)? Menyadari persoalan-persoalan yang mungkin muncul ini, Rawls membuat rumusan yang lebih terperinci untuk menjabarkan teori keadilannya melalui—apa yang ia sebut dengan—konsepsi khusus keadilan.

Dalam konsepsi khusus ini, Rawls mengemas semua nikmat-nikmat primer ke dalam cakupan dua prinsip pokok, serta menempatkan kedua prinsip pertama itu dalam urutan prioritas leksikal. Mengapa dua? Karena diandaikan sistem sosial bisa dibedakan dalam dua aspek:Pertama, masalah yang terkait dengan kesamaan kemerdekaan dasar warga (equal basic liberties), yakni kemerdekaan politik (seperti hak pilih dan hak memasuki jabatan-jabatan publik) dan kebebasan serta hak yang sudah biasa dikenal sebagai hak-hak asasi manusia (kebebasan berpikir, berpendapat dan berserikat, kemerdekaan hati-nurani, bebas dari penahanan dan penagkapan sewenang-wenang sesuai dengan konsep the rule of law). Intinya, prinsip ini menegaskan bahwa warga dalam masyarakat berkeadilan sosial memiliki hak-hak fundamental (basic rights) sama. Dan kedua, masalah yang terkait dengan ketimpangan ekonomi dan kesempatan sosial. prinsip kedua berusaha menegaskan bahwa sementara pembagian kesejahteraan dan pendapatan tidak harus sama, namun haruslah menguntungkan semua, sedang posisi kekuasaan dan jabatan-jabatan yang menentukan haruslah terbuka untuk semua.[4]

Dalam konsepsi khusus teori keadilannya, Rawls mengikat kedua aspek tersebut dalam satu rumusan “dua prinsip keadilan” di mana prinsip pertama mendahului prinsip kedua dalam urutan leksikal. Artinya, urutan prinsip kesamaan kemerdekaan (equal liberty) sebagai prinsip pertama, mendahului prinsip pengaturan kesamaan ekonomi (economic equality) dan ketidaksamaan sosial (social inequality). Ini disusun seperti urutan kata dalam kamus dan tidak boleh dibalik. Dengan kata lain, prinsip politik harus lebih dahulu daripada prinsip-prinsip ekonomi dan sosial. Prinsip kemerdekaan tidak bisa dinegosiasikan atau dikompromikan demi keuntungan-keuntungan ekonomi dan sosial yang lebih besar. Konsepsi khusus dimaksud sebagai berikut:

Prinsip Pertama

Setiap orang memiliki hak sama sejauh yang dapat dicakup keseluruhan sistem kesamaan kemerdekaan fundamental yang setara bagi kemerdekaan semua warga yang lain.

Prinsip Kedua

Ketidaksamaan-ketidaksamaan sosial dan ekonomi ditata sedemikian rupa sehingga: (a) paling menguntungkan bagi yang paling tertinggal, dan (b) posisi-posisi dan jabatan-jabatan terbuka bagi semua di bawah syarat kesamaan kesempatan yang fair.[5]

Dengan menggunakan prinsip prioritas leksikal tersebut, Rawls berpandangan bahwa meskipun prinsip utama itu sama penting, tapi ada yang paling utama dari yang sama-sama utama itu. Rumusan ini membedakan posisi ‘hak-hak dan kemerdekaan fundamental’ dari ‘keuntungan-keuntungan ekonomi dan sosial’. Meski keadilan sosial harus didasarkan pada prinsip kesamaan—kesamaan kemerdekaan, kesamaan distribusi, kesamaan kesempatan—tapi kesamaan kemerdekaan (equal liberty) diprioritaskan atas, atau mendahului, prinsip kesamaan yang lain (equal opportunity, equal distribution, dll).[6] Sementara itu, prinsip kedua (ketimpangan atau ketidaksamaan distribusi dan kesempatan ekonomi dan sosial) oleh Rawls dipecahkankaln lagi ke dalam dua bagian, juga dengan urutan prioritas leksikal: (2a) masalah ketidaksamaan distributif, (2b) kesamaan kesempatan yang fair bagi posisi dan jabatan publik yang harus terbuka bagi semua. Khusus terkait dengan masalah kesamaan kesempatan ini, Rawls menyebutnya dengan istilah prinsip perbedaan (the difference principle).

Meskipun berdasarkan prioritas leksikal prinsip pertama memiliki posisi sangat penting dalam teori keadilan Rawlsian, namun prinsip kedua (prinsip perbedaan) justru sering dianggap sebagai inti dari prinsip umum keadilan Rawls. Bahkan, kata Rawls sendiri, prinsip perbedaan tersebut adalah dasar dari keseluruhan teorinya, karena konsepsi umum yang ia maksudkan tidak lain daripada ‘prinsip perbedaan’ yang diterapkan pada semua primary goods, termasuk kemerdekaan dan kesempatan. Dalam hal ini, konsep ‘prinsip perbedaan’ merupakan cara yang digunakan Rawls untuk menjustifikasi dan melegitimasi ketidaksamaan distributif: kesamaan dalam distribusi nikmat-nikmat primer ekonomi dan sosial, dengan kekecualian hanya apabila menguntungkan semua pihak, khususnya golongan yang paling tertinggal.[7]

3. ARGUMEN INTUITIF

Meski teori moral harus diperlakukan sebagai teori pada umumnya, Rawls menganggap teori keadilan harus memenuhi rasa keadilan. Teori keadilan Rawls berangkat dari keyakinan intuitif yang dituangkannya dalam proposisi panjang yang pokok-pokoknya adalah: (1) Keadilan merupakan keutamaan utama institusi sosial, seperti kebenaran pada sistem berpikir kita. Hukum atau institusi-institusi betapa pun bagus dan efisiennya apabila tidak adil haruslah diperbaiki atau dihapus. Benar dan adil adalah hal yang tidak bisa dikompromikan. (2) Setiap orang memiliki hak yang tertanam pada prinsip keadilan yang tidak boleh dilanggar sekalipun atas nama kepentingan umum. Keadilan tidak membenarkan dikorbankannya kepentingan seseorang atau sekelompok orang demi kepentingan orang banyak. (3) Dalam masyarakat berkeadilan, kemerdekaan dengan sendirinya terjamin; hak-hak yang dijamin oleh keadilan tidak bisa dijadikan mangsa tawar-menawar politik atau hitung-hitungan kepentingan umum. (4) Ketidakadilan dapat ditoleransi hanya apabila diperlukan untuk menghindari ketidakadilan yang lebih besar.[8]

Proposisi yang mengawali A Theory of Justice itu langsung memberi petunjuk isi dan semangat teori tersebut. Teori keadilan Rawls bukan mengenai transaksi antarindividu melainkan keadilan sosial, yang subjek utamanya adalah struktur dasar masyarakat. Mengapa struktur dasar mayarakat? Karena dalam struktur dasar masyarakat itu sudah terkandung berbagai posisi sosial. Manusia dilahirkan dalam masyarakatnya sudah dalam posisi dan harapan masa depan yang berbeda-beda, ditentukan, sebagian, oleh sistem politik maupun kondisi sosial dan ekonomi. Lembaga-lembaga sosial utama itu mendefinisikan hak-hak dan kewajiban, dan mempengaruhi masa depan hidup setiap orang, cita-cita, impian serta kemungkinan tercapainya semua itu. Dengan demikian, lembaga-lembaga utama masyarakat itu sesungguhnya sudah merupakan sumber berbagai kepincangan yang dalam, karena sudah merupakan titik awal keberuntungan bagi yang satu atau kemalangan bagi yang lain.[9]

Bagi Rawls, konsepsi keadilan haruslah berperan menyediakan cara di dalam mana institusi-institusi sosial utama mendistribusikan hak-hak fundamental dan kewajiban, serta menentukan pembagian hasil-hasil dan kerja sama sosial.[10] Suatu masyarakat tertata benar (well-ordered) apabila tidak hanya dirancang untuk memajukan nilai yang-baik (the good) warganya, melainkan apabila dikendalikan secara efektif oleh konsepsi publik mengenai keadilan, yaitu: (1) setiap orang menerima dan tahu bahwa yang lain juga menerima prinsip keadilan yang sama, dan (2) institusi-institusi sosial dasar umumnya puas dan diketahui dipuaskan oleh prinsip-prinsip ini.[11] Rawls mengemas teorinya dalam konsep justice as fairness, bukan karena ia mengartikan keadilan sama dengan fairness, tapi karena dalam konsep itu terkandung gagasan bahwa prinsip-prinsip keadilan bagi struktur dasar masyarakat merupakan objek persetujuan asal dalam posisi simetris dan fair. Dalam kesamaan posisi asal wakil-wakil mereka menetapkan syarat-syarat fundamnetal ikatan mereka, menetapkan bentuk kerja sama sosial yang akan mereka masuki dan bentuk pemerintahan yang akan didirikan. Cara memandang prinsip-prinsip keadilan seperti itu disebut Rawls justice as fairness.[12]

Secara intuitif, setiap orang yang rasional akan menerima bahwa prinsip kesamaan mendasari keadilan distributif: berikan kesempatan yang sama, maka apa yang dicapai masing-masing akan dianggap adil. Tentu saja, hal ini berangkat dari asumsi bahwa setiap orang berhak menentukan pilihan hidupnya sendiri. Apapun yang dicapai seseorang atas dasar pilihannya, bukan karena keadaannya, tidak ada sangkut-pautnya dengan masalah keadilan. Kesamaan kesempatan menyediakan peluang bagi masing-masing orang untuk berusaha guna mencapai tujuan hidupnya, bukan atas dasar kemampuan ekonomi, kelas sosial, warna kulit, jenis kelamin, dan sebagainya.[13]

4. ARGUMEN KONTRAK

Sampai di sini, teori keadilan Rawls sudah terumuskan dengan jelas dan lebih terperinci. Namun demikian, Rawls merasa ada yang kurang: teori keadilan tersebut baru didasarkan pada rasa keadilan (argumentasi intuitif). Karenanya, dua prinsip keadilan intuitif tersebut masih memerlukan justifikasi atau pembenaran melalui sebuah argumen teoritik.

Sebagaimana telah dikemukakan, Rawls mengaitkan teori keadilannya dengan konsepsi tentang masyarakat sebagai suatu sistem kerja sama sosial yang berkesinambungan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Sementara itu, prinsip keadilan yang sejatinya menjadi struktur dasar masyarakat harus merupakan hasil dari persetujuan awal dalam sebuah situasi prosedural murni. Maka, mau tidak mau, Rawls harus kembali dan memulai dari tradisi teori kontrak sosial klasik yang dirintis oleh Hobbes dan Locke. Hanya saja, dalam rumusan Rawls, teori kontrak mengalami modifikasi sedemikian rupa menjadi—apa yang ia sebut dengan—original position.

Mengapa teori kontrak sosial klasik perlu dimodifikasi? Sebab, dalam teori kontrak versi Hobbes dan Locke misalnya, kontrak diasumsikan terjadi secara historis di antara orang-orang yang masih berstatus alamiah prasosial. Mereka melakukan kontrak untuk kemudian menjadi klien sebuah otoritas dominan yang disebut negara. Dalam perspektif ini, kontrak sosial merupakan sebuah proses tawar-menawar di antara person moral dalam yang dipengaruhi oleh kontingensi-kontingensi historis dan sosial yang akhirnya justru mengorbankan kesederajatan dan kemerdekaan mereka. Karenanya, konsep original position Rawlsian bukanlah sebuah kontrak sosial yang bersifat historis, melainkan hipotetis. Atau, dengan menggunakan kata-kata Rawls, konsep kontrak dalam original position merupakan “suatu tingkat abstraksi tertentu” dari teori kontrak tradisional. Kalau dalam teori kontrak tradisional tujuan utamanya adalah melegitimasi negara, maka dalam kontrak Rawlsian, tujuannya adalah melgitimasi prinsip-prinsip moral. Dengan kata lain, konsepsi original position tidak dipakai untuk mengadopsi suatu bentuk pemerintahan, tapi untuk menyetujui prinsip-prinsip moral tertentu.

Apa dan bagaimana gambaran original position itu? Untuk memahami konsepsi ini, Rawls meminta kita untuk membayangkan suatu situasi hipotetis di mana orang-orang yang akan mengadakan kerja sama sosial bertemu untuk menentukan prinsip-prinsip yang akan mengatur ikatan kerja sama mereka agar saling menguntungkan. Tentang hal ini, Rawls mengatakan:

Mereka yang masuk dalam kerja sama sosial bersama-sama memilih, dalam suatu aksi bersama, prinsip-prinsip yang akan menentukan hak-hak dan kewajiban dasar, serta menetapkan pembagian keuntungan-keuntungan sosial. Mendahului kerja sama itu, mereka memutuskan terlebih dahulu bagaimana mereka mengatur klaim-klaim satu terhadap yang lain, dan apa yang harus dijadikan prinsip dasar masyarakat mereka. Seperti juga masing-masing orang harus memutuskan dengan refleksi rasional apa yang melahirkan yang-baik baginya…begitu juga suatu kelompok orang harus memutuskan sekali dan untuk semua yang mereka pandang sebagai yang adil dan tidak adil.

Orang-orang yang melakukan kontrak dalam original position itu bukanlah merupakan wakil-wakil warga dari garis keluarga dan dari generasi yang sama. Mereka adalam orang-orang rasional, insan moral, yang bebas dan sederajat. Namun demikian, tidak boleh dilupakan bahwa meski merupakan kerja sama, bagaimanapun masyarakat ditandai oleh konflik kepentingan yang berbeda-beda. Jika dibiarkan begitu saja, sulit dibayangkan mereka akan mencapai persetujuan apapun karena selalu dihalangi oleh benturan kepentingan masing-masing. Jadi, apa yang harus dilakukan agar kontrak atau persetujuan dapat dilakukan?

Menurut Rawls: isolasikan mereka dari dari segala informasi dengan mengandaikan bahwa mereka berada di balik “cadar ketidaktahuan” atau apa yang disebut dengan veil of ignorence.[14] Di balik “cadar” tersebut, dibayangkan mereka yang berkumpul dalam posisi awal itu dibebaskan dari segala kontingensi sosial dan kodrati, dibersihkan dari segala unsur yang menyebabkan persetujuan tidak bisa dibuat (karena perbedaan informasi mengenai yang diketahui dan yang tidak diketahui, status, motivasi dan tujuan berkumpul, rasionalitas). Tentang batas-batas “cadar ketidaktahuan” ini, Rawls mengatakan:

Tak seorang pun tahu tempatnya di masyarakat, posisi kelas atau status sosialnya; juga tidak tahu kemujurannya dalam distribusi aset-aset dan kemampuan alami, kecerdasannya, kekuatannya…juga tak seorang pun tahu konsepsinya sendiri mengngenai yang-baik, kekhususan rencana rasional hidupnya, atau bahkan ciri khusus psikologinya seperti rasa benci terhadap resiko atau merasa wajib optimis atau pesimis… saya asumsikan bahwa partai tidak tahu situasi ekonomi dan politikya, atau taraf peradaban dan budaya yang telah dicapai.

Sungguhpun demikian, mereka yang terlibat kontrak dalam posisi asal ini bukanlah orang-orang yang terserang “amnesia darurat” sepenuhnya. Sebab, mereka masih mengetahui fakta-fakta umum ihwal masyarakat manusia, paham tentang politik dan prinsip-prinsip teori ekonomi, basis organisasi sosial dan hukum psikologi manusia. Intinya, meraka tahu tentang fakta-fakta umum yang mempengaruhi pilihan terhadap prinsip-prinsip keadilan. Dalam situasi yang fair ini, mereka akan memilih konsepsi keadilan yang secara rasional paling menguntungkan.

Persoalannya kemudian: kriteria dan strategi apa yang digunakan oleh orang-orang dalam original position serta berada dalam veil of ignorence tatkala memilih prinsip-prinsip keadilan? Menurut Rawls, konsepsi keadilan yang akan dipilih oleh meraka haruslah memenuhi syarat-syarat formal konsepsi yang-hak, yaitu: (1) prinsip itu haruslah umum bentuknya, (2) universal aplikasinya, (3) diakui secara publik, (4) berurutan secara leksikal, (5) mahkamah terakhir bagi klaim-klaim person moral. Secara ringkat dirumuskan: suatu konsepsi yang-hak adalah suatu perangkat prinsip yang umum bentuknya dan universal aplikasinya, diakui secara publik sebagai mahkamah terakhir bagi penyelesaian klaim-klaim moral yang saling berkonflik.[15]

Adapun strategi yang digunakan adalah—apa yang disebut Rawls sebagai—“rasinalitas asas maximin”. Menurut Rawls, msekipun berada dalam veil of ignorence, mereka yang terlibat dalam kontrak bukanlah orang-orang yang kehilangan rasionalitas serta masih mempunyai perangkat preferensi yang koheren di antara pilihan-pilihan yang terbuka buat mereka. Dengan kata lain, mereka mengetahui bagaimana mengurutkan pilihan-pilihan, serta tahu bahwa mereka harus melindungi kemerdekaan, meluaskan kesempatan, meningkatkan cara guna memajukan tujuan-tujuan. Misalnya, adalah rasional bahwa mereka tidak akan mengusulkan memberi hak-hak istimewa karena alasan etnis atau asal kelahiran karena mereka tidak mengetahui apakah mereka kelak akan menjadi bagian dari kelompok yang diuntungkan atau justru dirugikan oleh adanya hak-hak istimewa tersebut.

Berdasarkan asas rasionalitas dalam memilih tersebut, Rawls percaya bahwa mereka akan menrapkan prinsip “dapatkan maksimum pada keadaan minimun”. Bayangkan, jika seluruh informasi diketahui sehingga keadaan yang akan terjadi bisa diperhitungkan, maka orang-orang itu tentu akan memilih alternatif 1 atau 2, tergantung informasi yang diperoleh dan kesimpulan yang dibuatnya. Kalau diramalkan akan terjadi keadaan C, pilihan 2 (13) yang paling menguntungkan; kalau yang akan terjadi keadaan B, maka pilihan 1 (9) yang paling menguntungkan.

Keadaan

Pilihan

A

B

C

1

- 4

9

12

2

- 5

7

13

3

5

6

8

Tapi, karena orang-orang yang melakukan kontrak tersebut tidak mengetahui apa yang akan terjadi karena tidak memiliki informasi, maka pilihan yang paling aman dan masuk akal adalah 3 (nilai 5): memang, tidak terlalu menguntungkan apabila terjadi keadaan B maupun C, tapi justru paling menguntungkan kalau yang terjadi adalah keadaan terburuk (A). Ini adalah pilihan dengan asas maximum minimorum atau—disingkat—maximin yang digunakan orang dalam kontrak hipotetis di mana masing-masing berada di balik “cadar ketidaktahuan” (veil of ignorence) guna memilih prinsip keadilan. Dalam hal ini, mereka tentu tidak akan memilih strategi spekulatif atau untung-untungan, melainkan memilih strategi main aman, yakni: strategi maximin. Berdasarkan asas maximin ini pula, pilihan paling menguntungkan adalah dua prinsip keadilan intutif Rawlsian.

Demikian, dengan dua argumen yang dibangunnya (argumen intuitif dan argumen kontrak), Rawls berusaha menunjukan bahwa dua prinsip keadilannya tidak saja memenuhi rasa keadilan setiap orang, tapi juga rasional. Bagi Rawls, antara rasa keadilan dan rasionalitas tidak ada pertentangan. Sebab, sebagai makhluk moral, manusia memiliki dua kemampuan sekaligus, satu sama lain saling melengkapi: (1) kemampuan mempunyai konsep yang-baik, dan (2) kemampuan mempunyai rasa keadilan. Dalam kerangka ini, nikmat-nikmat (benefits) dan beban-beban (burdens), hak-hak (rights) dan kewajiban (duties), kepentingan diri (self-interest) dan kepentingan bersama (common interest), saling terkait dan tertanam bersama dalam satu subjek. Dengan kata lain, mengejar kepentingan diri sudah niscaya terkait dengan mengejar keadilan. Orang-orang dalam original position bukanlah orang-orang yang tidak mementingkan diri sendiri, tapi mereka adalah orang-orang bebas yang rasional namun terisolasi di belakang “cadar ketidaktahuan”. Setelah cadar diangkat, tentu masing-masing orang akan memajukan kepentingan dirinya sendiri, namun pada tahap ini, institusi-institusi utama masyarakat sudah dikendalikan oleh “dua prinsip keadilan”. Karena apa yang dilakukan seseorang tergantung pada apa yang dikatakan sebagai haknya oleh aturan publik.

 


 

[1]John Rawls, A Theory Of Justice, h. 9.

[2] Ibid., h. 4.

[3] Ibid., h. 303.

[4] Ibid., h. 61.

[5] Ibid., h. 302-303.

[6] Melalui prinsip-prinsip keadilan tersebut, Rawls mengklaim konsepsi keadilannya tidak saja rasional, tapi juga memberikan argumen paling meyakinkan bagi kemerdekaan. Sebab, prinsip pertama dalam konsepsi keadilan yang dirumuskannya itu tidak hanya menjamin kesamaan hak atas kemerdekaan fundamental begitu saja, tapi juga kesamaan hak atas kemerdekaan-kemerdekaan fundamental sampai ke yang paling ekstensif dari keseluruhan sistem. Mengapa harus ‘sampai ke yang paling ekstensif dari keseluruhan sistem’? Sebab, terdapat banyak macam kebebasan dan kemerdekaan, dan masing-masing memiliki ‘wilayah jangkauan penerapan’ yang berbeda-beda. Lih. John Rawls, Political Liberalism, h. 297.

[7] Ibid., h. 83.

[8] John Rawls, A Theory of Justice, h. 2-3.

[9] Ibid., h. 3-7.

[10] Ibid., h. 7.

[11] Ibid., h. 5.

[12] Ibid., h. 11.

[13] Terkait dengan masalah ini, terdapat contoh menarik. Bayangkan ada dua orang gelandangan kota, Saidiman dan Adri. Keduanya sama-sama diberikan pelatihan keterampilan dan juga modal usaha melalui sebuah program yang dilaksanakan oleh pemerintah DKI Jakarta (equal opportunity). Dalam perspektif keadilan Rawlsian, tidak ada masalah jika setahun kemudian Saidiman berhasil menjdi seorang penjahit handal yang lumayan sejahtera, sementara Adri kembali menjadi gelandangan kota karena merasa lebih mudah hidup mengemis daripada menjadi seorang penjahit. Ketidaksamaan akibat perbedaan pilihan ini bukanlah persoalan keadilan. Dengan kata lain, dalam teori keadilan Rawlsian, tujuan utamanya bukanlah, secara langsung maupun tak langsung, menghapus ketidaksamaan, melainkan memastikan adanya kesempatan yang sama. Juga perlu dicatat di sini bahwa prinsip kesamaan kesempatan Rawlsian tidak hanya berlaku untuk nikmat-nikmat sosial primer (social primary goods), tapi juga berlaku untuk nikmat-nikmat alami primer (natural primary goods). Dalam konsepsi keadilan Rawlsian, prinsip perbedaan tidak berusaha menghapus ketidaksamaan, melainkan membuat ketidaksamaan itu—ekonomi dan sosial, maupun kelebihan alami dan bakat—menguntungkan semua, terutama mereka yang kurang beruntung. Khsusus tentang kelebihan dan bakat alami, Rawls berpandangan bahwa hal tersebut bisa jadi penyebab terjadi atau dipertahankannya ketidakadilan. Kelebihan bakat, keunggulan kemampuan, perbedaan warna kulit dan keturunan, dan berbagai ‘kemujuran’ genetis lainnya seringkali dijadikan pembenaran untuk melindungi suatu golongan atau kelompok masyarakat dengan kedudukan khusus atau hak-hak istimewa. Mamang, kelebihan kemampuan alami dan bakat harus dipandang sebagai karunia alam di mana manusia tidak berhak mengubah atau mencampurinya. Orang tidak minta dilahirkan cacat, sebagai jenius, berbakat seni, sebagai anak seorang konglomerat atau pejabat tinggi. Tidak ada masalah adil dan tidak adil dalam hal ini. Namun, apa yang adil dan tidak adil adalah cara institusi-institusi menangani fakta-fakta itu. Menurut Rawls, kelebihan genetis jangan lagi dianggap sebagai aset pribadi, melainkan harus dipandang sebagai aset bersama. Karenanya, kata Rawls, tak seorangpun patut mendapat keuntungan dari kelebihan kemampuan kodratinya maupun kelebihan prestasinya dengan titik-tolak yang lebih menguntungkan di dalam masyarakat. Sesuai dengan prinsip perbedaan, ketidaksamaan keuntungan akibat kelebihan kemampuan alamiah ini diperbolehkan sejauh menguntungkan mereka yang paling tidak beruntung. Lih. John Rawls, The Theory of Justice, h. 101-102.

[14] Dalam rumusan Rawls, konsep veil of ignorence ini memiliki posisi yang sangat penting karena menentukan apakah kontrak atau persetujuan dapat dilakukan atau tidak. Dalam posisi asal di mana orang-orang berada di balik “cadar ketidaktahuan” ini, mereka berada dalam posisi simetris, baik moral maupun informasi yang dimilikinya. Selain itu, konflik kepentingan ditidurkan sehingga pemilihan konsepsi keadilan tertentu secara aklamasi dimungkinkan. Akses mereka terhadap berbagai informasi dan pengetahuan dibatasi, karena jika tidak, tawar-menawar dalam kontrak akan sangat ruwet. Di balik “cadar ketidaktahuan” ini, orang-orang yang akan melakukan kontrak berada dalam situasi fairness di mana syarat keadilan prosedural murni terpenuhi: mereka mempunyai “harapan yang sama untuk menang” dan “kemungkinan yang sama untuk kalah”. Di balik “cadar” itu, mereka dibebaskan dari segala pengaruh kontigensi sosial yang dapat membuat ada di antara mereka berada pada posisi lebih beruntung dalam tawar-menawar. Dengan demikian, konsepsi veil of ignorence telah membuat teori kontrak Rawlsian berbeda dari teori kontrak tradisional. Kalau dalam teori kontrak tradisional, para peserta yang terlibat dalam kontrak berada dalam posisi yang tidak sederajat, maka dalam teori kontrak Rawls, mereka sederajat. Lih. Bur Rasuanto, h. 56-57.

[15] John Rawls, h. 131-135.

About these ads

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d blogger menyukai ini: